PINUSI.COM, JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan rencana pagu anggaran 2025. Nilainya Rp75,63 triliun. Madura tak dapat jatah.

Hal itu disentil anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR, Kamis (6/6) siang. Kata dia, Madura tenggelam.

"Di rencana anggaran 2025 ini, kayaknya Pulau Madura tenggelam kembali. Tidak muncul satupun Madura di rencana anggaran 2025 ini," sentilnya.

Padahal, kata dia, Madura masih butuh support pembangunan infrastruktur. Terutama soal jalan.

Politikus PKB itu lantas berkaca dari 2019 hingga 2024. Urusan pelenaran jalan nasional di sana lancar. Hanya saja baru sampai Sampang. Baginya, proyek ini perlu diteruskan.

"Posisi volume ini kan finish di Sampang nanti. Jadi Sampang ke Sumenep tolong juga diakomodir pelenaran jalan nasional itu. Pokoknya sampai tuntas se-Madura," ucapnya.

Tak masalah sekalipun pembangunannya pelan-pelan. Multiyear. Alias tahun jamak. Kata Syafiuddin, yang penting tuntas.

Selain urusan jalan, ia juga menyuarakan soal Bangkalan dan Sampang. Dua daerah ini langganan banjir tahunan. Hingga sempat muncul wacana membangun Waduk Blega. Tapi tak kunjung terealisasi.

Kata dia, pembangunan waduk ini penting. Solusi untuk penangan banjir di sana. "Jadi kami mohon ini kembali diwanacanan," imbuhnya.

Ia memastikan masyarakat Madura akan selalu mendukung pembangunan nasional. 

Menanggapi hal itu, secara keseluruhan Menteri Basuki bersikap positif. Mereka menampung semua yang aspirasi yang disampaikan dalam forum ini.

"Kalau memang setelah badan anggaran dan nota keuangan ada, pasti akan kami prioritaskan yang jadi aspirasi," ucapnya.

Ia lantas menjelaskan latar penetapan rencana anggaran tahun 2025. Yang mana menargetkan program pembangunan baru.

"Kenapa anggaran 2025 hanya Rp75 triliun? Berdasarkan informasi dari Bappenas, ini dikhususkan yang baru. Jadi ada kata baru," jelasnya.

Angkanya tentu saja bisa berubah di tahun berikutnya. Mengambil contoh anggaran 2013-2014. Di mana PU hanya dapat jatah sekitar Rp76 triliun. Namun angkanya bertambah pada 2015. Menjadi Rp120 triliun.

"Jadi saya kira, pendekatan itu yang digunakan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mendesain anggaran ini," paparnya.