PINUSI.COM - Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengeklaim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, bakal menjadikan makan siang dan susu gratis, sebagai program prioritas.
Eks Politisi PDIP itu mengatakan, program ini bakal langsung dikebut Prabowo-Gibran, setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
“Program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," kata Budiman lewat keterangan tertulis, Sabtu (17/2/2024).
Menurut Budiman, program ini bakal menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi.
Sebab, untuk merealisasikannya, dibutuhkan bahan baku yang tak sedikit, di mana bahan-bahan baku itu disuplai langsung dari peternak, petani, hingga nelayan-nelayan lokal.
Budiman merinci, program makan siang dan susu gratis memerlukan 6,7 juta ton beras per tahun; 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayuran dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta liter susu sapi segar per tahun.
"Kami meyakini bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dibantu oleh para pakar dan ahli manajemen yang andal, mampu membangun sistem dan tata kelola yang baik, untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi anak-anak sekolah sebagai generasi masa depan Indonesia."
Budiman juga mengatakan, program ini bakal memakan ongkos yang tak kecil, namun dia memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran tak bakal mengutak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Caranya, dengan merangkul semua komponen masyarakat untuk turut terlibat dalam program ini.
Salah satunya dengan melibatkan puluhan ribu desa sebagai basis produksi bahan pangan.
Lebih dari itu, Prabowo-Gibran juga akan mengajak Badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi, untuk menjadi penggerak utama tata kelola rantai pasok.
"Dengan membangun kolaborasi antar -pemangku kepentingan industri pangan, kami menghitung tidak semua kebutuhan anggaran pelaksanaan program ini harus disediakan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN)."
"Ada banyak strategi yang inovatif sehingga tidak membebani APBN sepenuhnya," tuturnya. (*)
