PINUSI.COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal membawa dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang akan segera digulirkan di DPR.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy alias Rommy menyatakan, dugaan penggelembungan suara itu bakal menjadi salah satu materi hak angket.
Rommy menyebut kenaikan suara PSI yang sangat signifikan tak masuk akal dan patut ditelusuri.
"Ini (dugaan penggelembungan suara) menjadi materi hak angket," kata Rommy lewat keterangan tertulis yang diterima PINUSI.COM, Senin (4/3/2024).
Apabila dugaan penggelembungan suara itu menjadi salah satu materi angket, maka semua penyelenggara pemilu diminta untuk dipanggil dan memberikan keterangannya di DPR.
Ada pun para penyelenggara Pemilu 2024 yang bakal dipanggil, kata Rommy, terdiri dari KPPS, PPS, PPK, KPUD, KPU, serta Bawaslu.
"Tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil," ungkapnya.
Rommy menegaskan, dugaaan kecurangan pemilu seperti ini tak bisa didiamkan begitu saja.
Tindakan main culas itu, katanya, harus segera dihentikan.
Untuk itu, dia meminta kepada para penyelenggara pemilu agar serius mengusut laporan dugaan kecurangan tersebut.
"Agar tindakan-tindakan kecurangan pemilu semacam ini dihentikan," tegasnya.
Sebelumnya, Rommy menyebut dugaan penggelembungan suara PSI turut melibatkan aparat negara.
Dia mengatakan, jauh sebelum Pemilu 2024 digelar, gosip terkait operasi senyap untuk meloloskan PSI ke Senayan sudah santer dibicarakan.
Target operasi itu adalah raihan suara PSI sebesar 50 ribu di setiap kabupaten/kota.
"Targetnya adalah penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” klaim Rommy.
Rommy mengaku, operasi senyap kali ini melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipimpin seorang menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
“Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," beber Rommy. (*)
