.jpg)
PINUSI.COM - Polemik jalur sepeda warisan Gubernur Anies Baswedan, berbuntut panjang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pun diseret ke meja hijau.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu didugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Komunitas Bike to Work (B2W).
Ketua Umum B2W Fahmi Saimima menyebut, gugatan dilayangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Heru yang dianggap tidak memihak kepada pesepeda.
“Gugatan kali ini tentang malapraktik tata kelola Kota Jakarta dalam usaha menjamin keamanan pesepeda,” ujarnya.
Dari catatan B2W, setidaknya ada lima kebijakan Heru Budi yang dianggap sebagai malapraktik tata kelola kota.
Pertama, terkait pemangkasan anggaran jalur sepeda yang dilakukan Heru Budi pada November 2022, atau sebulan setelah dirinya menjabat Pj Gubernur DKI menggantikan Gubernur Anies Baswedan.
Saat itu, Heru Budi mengusulkan alokasi Rp38 miliar yang sudah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) 2023 untuk dinolkan.
Kemudian, Heru Budi dan jajarannya juga melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar pedestrian dan jalur sepeda di Bulan April 2023.
Ketiga, sebanyak 18 ruas jalan diaspal ulang tanpa mengembalikan jalur sepeda dengan dalih menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada Mei 2023.
“Selanjutnya pada Oktober 2023, Dinas Perhubungan membongkar stick cone jalur sepeda di 13 ruas jalur sepeda, dengan dalih membahayakan pengendara lain,” tuturnya.
Terakhir, Heru Budi cs kembali menghapus alokasi anggaran sebesar Rp4.513.936.931 untuk jalur sepeda, saat pembahasan Draf Raperda APBD 2023 pada Oktober 2023.
Langkah hukum yang diambil Komunitas B2W ini pun ditanggapi santai oleh Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo.
Ia mengajak Komunitas B2W menggencarkan sosialisasi jalur sepeda ketimbang menggugat Pemprov DKI.
“Kami mengimbau kepada komunitas seperti B2W lebih menggencarkan untuk sosialisasi kepada warga, daripada misal menggugat,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/2/2024).
Ia menegklaim, jalur sepeda di Jakarta sudah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
Meski demikian, jumlah pesepeda belum menunjukan peningkatan yang signifikan, sehingga diperlukan dukungan dari komunitas sepeda untuk mengajak masyarakat menggunakan sepeda sebagai alat transportasi alternatif.
Dari data yang dimiliki Dishub DKI, rata-rata jumlah pesepeda di Jakarta hanya berkisar di angka 5.000 per hari.
Angka ini cenderung turun dibandingkan saat pandemi Covid-19.
“Tidak hanya komunitas B2W, tapi juga komunitas sepeda lainnya."
"Kami imbau menggaungkan bahwa di Jakarta kita bersepeda sudah memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ucapnya. (*)
