PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, 110 juta bidang tanah telah bersertifikat.
Dia mengatakan, targetnya, 126 juta bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia harus sudah tersertifikasi pada tahun depan.
"Pemerintah baru nanti yang menyelesaikan tahun depan. Sehingga enggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/1/2024).
Jokowi menjelaskan, sertifikat tanah merupakan bukti hak sah atas tanah yang dimiliki.
"Saya cek kenapa terjadi hampir ke daerah, ke provinsi isinya kok konflik tanah, konflik lahan."
"Sengketa tanah, sengketa lahan, antar-masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta. Hampir kejadian terus," ujar Jokowi.
Dia menjelaskan, jika seluruh wilayah di Indonesia tersertifikasi, seharusnya ada 126 juta sertifikat.
Namun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu mengeluarkan 500 sertifikat.
Pada 2015, jumlah sertifikat hanya 46 juta. Artinya, masih terdapat kekurangan sebanyak 80 juta sertifikat.
"Setahun BPN hanya bisa memproduksi 500 ribu, jadi kalau dihitung, kita kalau ingin dapat sertifikat butuh waktu 160 tahun semuanya, 126 juta itu 160 tahun. Karena setahun hanya 500 ribu, sisanya 80 juta," jelas Jokowi.
Oleh karena itu, pada 2015, ia memerintahkan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk meningkatkan sertifikasi tanah.
Awalnya, Jokowi meminta penerbitan 5 juta sertifikat tanah per tahun. Target ini dapat dicapai dan terus ditingkatkan, dan saat ini lebih dari 10 juta per tahun.
Saat itu, Jokowi mengatakan, sertifikat tanah bisa dijadikan agunan atau digunakan untuk meminjam uang ke bank.
Namun, dia mengingatkan, jika ingin meminjam uang ke bank, harus melakukan perhitungan yang matang.
Ia juga mengingatkan agar uang pinjaman tidak digunakan untuk membeli sepeda motor atau mobil.
"Ini yang perlu saya ingatkan jangan sampai tanahnya gede, pinjam bank dapat Rp100 juta, yang Rp20 juta untuk beli sepeda motor atau yang Rp50 juta untuk beli mobil, mobil second."
"Nah, niku mulai masalah nanti, masalahnya pasti pada 6 bulan setelah pinjam itu," papar Jokowi.
Jokowi menyarankan, jika meminjam uang ke bank, sebaiknya uang itu digunakan untuk modal kerja atau modal usaha.
Dia meminta agar uang itu tidak digunakan untuk barang-barang konsumsi.
"Jadi kalau pinjam saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi," imbaunya. (*)
