PINUSI.COM - Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), menilai PDIP bakal semakin terpuruk, jika benar-benar menggulirkan hak angket di DPR, untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Anam menyebut, publik bakal semakin tak bersimpati kepada partai politik besutan Megawati Sukarnoputri itu, lantaran dianggap gagal mendidik kader-kadernya yang terkesan tak lapang dada menerima kekalahan pada pilpres kali ini.
Di sisi lain, PDIP juga dinilai gagal mendidik kadernya, lantaran meng-angket hasil pemilu dan pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika sejumlah kadernya berada di dalam kabinet pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo sendiri, yang masih tercatat sebagai kader PDIP.
"PDIP akan semakin terpuruk jika melaksanakan hak angket, karena partai ini akan dinilai oleh publik tidak mampu mendidik kader-kadernya yang sedang menjabat dalam pemerintahan," kata Saiful lewat keterangan tertulis, Selasa (27/2/2024).
Anam menilai, saat ini komunikasi di internal PDIP sedang tidak baik.
Buktinya, hak angket yang diwacanakan Ganjar Pranowo hingga saat ini belum terealisasikan.
Dia mensinyalir di dalam internal PDIP terdapat dua kubu yang bertolak belakang, kubu yang setuju hak angket dan yang kontra hak angket.
Anam yakin, apabila komunikasi di dalam internal PDIP terjalin harmonis, maka mustahil wacana menggulirkan hak angket itu dimunculkan ke publik. Baginya, wacana itu ada karena ketidakkompakan di dalam tubuh partai.
"Ini kan seperti ada semacam komunikasi yang terputus, dan terkesan ada ego sektoral yang besar dalam tubuh PDIP," ulasnya.
Anam menyarankan wacana menggulirkan hak angket itu dipikirkan matang-matang.
Dia meminta rencana itu lebih baik diurungkan saja, sebab risikonya sangat besar bagi PDIP.
"Kini bola panas berada di PDIP, jika PDIP tidak jelas dalam langkah politiknya, maka bukan tidak mungkin PDIP makin terpuruk ke depannya," beber Anam. (*)
