Ombudsman: Kenaikan Harga Beras Saat Ini Diluar Kewajaran

PINUSI.COM - Melonjaknya harga dan kelangkaan beras, menarik perhatian publik.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menduga, gagal panen mungkin menjadi faktor penyebab kenaikan harga dan kelangkaan beras.

Yeka mengatakan,  dalam sebuah kunjungan ke Indramayu, Jawa Barat, banyak sawah petani yang tidak dapat dipanen, karena adanya proyek pembangunan bendungan dan diserang hama tikus dan wereng.

Belum lagi masalah kekurangan air yang membuat tanaman padi rentan terserang penyakit.

"Jadi harga beras sekarang tinggi penyebabnya adalah karena permasalahan produksi."

"Ini dari mana? Untuk Indramayu memang agak khusus penyebabnya, karena kan sedang ada pembangunan proyek bendungan, jadi ada beberapa desa, 5 desa pasti gagal panen," ungkapnya di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Yeka berpendapat, kenaikan harga beras pada Desember dan Januari merupakan hal yang wajar.

Namun, kenaikan harga beras yang terjadi saat ini di luar kebiasaan.

"Setiap Desember-Januari, setiap tahun memasuki Desember Januari pasti harga beras naik, itu sudah sunatullah."

"Cuma kalau menurut saya harga beras sekarang ini naik diluar kewajaran."

"Namun demikian, persoalan produksi ini mestinya ditanggapi serius untuk dimitigasi tahun ini agar jangan sampai lebih parah," bebernya.

Ketika ditanya mengenai kenaikan harga beras setelah pembagian bantuan pangan secara massal, ia tidak bersedia berkomentar.

Namun, Yeka menekankan pada bantuan pangan non-tunai (BPNT).

"Yang Ombudsman lihat itu, satu, BPNT enggak jalan. BPNT enggak jelas jalannya, kadang dikasih duit, kadang dikasih barang, dan enggak konsisten."

"Bulog mangap-mangap nih. Masih mending kemarin dapat bantuan pangan, kalau enggak Bulog sekarang kedodoran enggak bisa kerja baik. Akhirnya dibuat program bantuan pangan."

"Logikanya sederhana, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengadakan tapi pasar salurnya nggak ada," tuturnya.

Menurutnya, bantuan pangan sudah rutin didistribusikan sejak April lalu, dan ini merupakan hal yang baik, selama penerimanya adalah warga miskin.

Ia hanya meminta agar program tersebut tidak dihentikan secara tiba-tiba di tengah jalan.

"Saya cek April sampai kemarin presiden selalu datang, kecuali di Bulan Mei sampai Agustus."

"September sampai berikutnya ada. Apakah itu erat kaitannya dengan politik, itu bagi saya bukan urusan kewenangan Ombudsman."

"Cuma kalau program itu untuk warga miskin ya bagus."

"Nah, mestinya program seperti begini jangan tiba-tiba putus di tengah jalan, harus selalu diprogramkan," paparnya. (*)