PINUSI.COM, Jakarta - Pemerintah terus memproyeksikan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia menjadi 61 persen. Saat ini jumlah saham yang dikantongi baru mencapai 51 persen.
Menteri Investasi/Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menerangkan opsi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia sudah mencapai 98 persen kesepakatan.
Pembahasan perpanjangan kontrak tersebut selain melibatkan dirinya juga turut mengajak sejumlah kementerian teknis seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
"Salah satu poinnya yakni penambahan saham sebesar 10 persen," katanya di konferensi pers di Kementerian Investasi dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Selain mengenai pembahasan penambahan jumlah saham, poin lain yang menjadi pembahasan yakni mengenai pembangunan smelter di Papua. Termasuk perlunya melibatkan pengusaha lokal dari Papua dalam proses operasionalnya.
"Jangan sampai pengusaha hanya dari Jakarta. Kita pingin, orang Papua juga dilibatkan," jelasnya.
Pembahasan perpanjangan kontrak ini perlu dilakukan. Kata Bahlil, masa produksi tambang di Freeport diprediksi akan menurun setelah 2035.
Padahal, kata Bahlil, aktivitas eksplorasi di bawah tanah membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 tahun. Karena itu, bila tidak ditindaklanjuti sejak sekarang maka setelah 2035 tidak ada lagi potensi cadangan yang dihasilkan dari proses tambang.
"Kalau sudah seperti itu siapa yang akan bertanggung jawab," pungkasnya.
