Tolak minta maaf dan menyangkal. Publik menanti AHY untuk segera tampil dan minta maaf secara terbuka
PINUSI.COM – Tolak minta maaf adalah respon yang diberikan Partai Demokrat (PD) kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, atas munculnya sejumlah desakan yang menuntut kubu AHY meminta maaf karena telah menuduh pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat dalam konflik internal PD.
Pemerintahan Jokowi beberapa kali jadi sasaran tudingan kubu AHY, dianggap ikut campur dalam menyukseskan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara, hingga terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko secara aklamasi sebagai Ketua Umum PD.
Hingga akhirnya pada Rabu 31 Maret 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan menolak untuk mengesahkan DPP Demokrat versi KLB Deli Serdang. Uniknya, Demokrat versi KLB tidak terlalu mengomentari penolakan Kemenkumham, melainkan ikut mendesak kubu AHY meminta maaf ke pemerintah.
Desakan itu disampaikan Muhammad Rahmad, Juru Bicara (Jubir) PD versi KLB melalui keterangan rilis pers yang redaksi terima pada Jumat (2/4/2021). Menurutnya, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan anaknya, AHY sepatutnya meminta maaf karena sembarangan menuduh.
"Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam," ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/4/2021).
Komentar Rahmad memancing kubu AHY buka suara. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan semestinya yang harus minta maaf adalah Demokrat versi KLB, karena sudah bikin gaduh.
Dia menilai AHY atau pun SBY tidak perlu minta maaf kepada Presiden Jokowi. Sebab, tutur dia, selama ini pihaknya menyatakan nama Jokowi dicatut bukan menuduh. Dia pun minta publik untuk mengecek kebenaran ucapannya, karena kata dia jejak digital sukar hilang.
"Karena kami tidak pernah menuding kalau Presiden terlibat, maka kami pun tidak perlu untuk meminta maaf kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden, membuat Kemenkumham menghabiskan energi dan waktu, untuk hal yang sia-sia," lanjut Herzaky.
Permintaan untuk mengecek jejak digital pun disambut oleh Miartiko Gea, Direktur Eksekutif Academic Training Legal System (ATLAS) melalui keterangannya, Kamis (1/4/2021) kemarin. Dia menegaskan memang benar kubu AHY kerap melempar isu keterlibatan pemerintah dalam konflik internal PD.
Lebih lanjut dia bilang, baik itu AHY secara sendiri-sendiri atau melalui SBY mau pun kader Demokrat lainnya, kerap kali melontarkan tudingan ke pemerintah. "Jejak digitalnya masih jelas, gampang dilacak. AHY, baik sendiri-sendiri atau melalui BW sering menuding pemerintah, menyatakan ikut campur tangan. Persoalannya, beranikah dengan jantan mengakui kesalahan dengan menuding pemerintah dengan tudingan menohok,” ucap dia
Sebagai bukti, Miartiko pun menyinggung pernyataan kuasa hukum kubu AHY, Bambang Widjojanto saat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Jumat 12 Maret 2021 lalu. Selaras itu, dia juga mengimbau agar kubu AHY mau untuk segera minta maaf soal tuduhan ke pemerintah, demi kebaikan demokrasi di tanah air.
"Konstitusi partai pun diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal. Ini brutalitas, brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi,” kata BW di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 12 Maret 2021.
Desakan permintaan maaf juga dilontarkan oleh kelompok sukarelawan Jokowi Mania (Joman). Ketua Joman, Immanuel Ebenezer menyebut AHY dan para loyalisnya, berhutang permintaan maaf kepada Presiden Jokowi.
Pria yang akrab disapa Noel ini pun mengultimatum Demokrat kubu AHY untuk berani tampil di publik untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintahan Jokowi secara terbuka, sama seperti saat mereka melontarkan tuduhan secara membabi buta.
" AHY juga pimpinan partai. Harus berani bertanggung jawab atas mulut comberan dari anak buahnya. Harusnya malu dan harusnya minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana kemari. Tuduh dan main fitnah akhirnya Partai Demokrat versi KLB tidak disahkan," pungkasnya, pada Kamis (1/4/2021) kemarin.
