PINUSI.COM, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku prihatin dengan banyaknya pria yang berdandan dan bergestur seperti perempuan di Citayam Fashion Week.
Seperti diketahui bahwa fenomena Citayam Fashion Week tengah digandrungi oleh masyarakat, khususnya remaja. Namun, belakangan nampak sejumlah pria yang memperagakan busananya menyerupai dandanan perempuan.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyebut bahwa sebenarnya fenomena Citayam Fashion Week patut diapresiasi. Namun, dia meminta pemerintah untuk memantau khalayak yang tampil di sana agar tidak menampilkan hal-hal negatif seperti perilaku LGBT dan pergaulan bebas.
“Di setiap event tentu ada sisi baik dan buruknya, termasuk di even fashion weeks di Sudirman. Di satu sisi adalah wahana kreasi anak muda untuk berekspresi di wahana umum yang sekarang makin sulit didapat oleh anak-anak muda kebanyakan. Makanya, di sinilah peranan pemerintah dan aparat terkait untuk meminimalkan sisi buruknya kegiatan tersebut,” kata Dadang dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/7).
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia juga meminta pemerintah memantau fenomena tersebut agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, atau bahkan mendobrak nilai kesantunan.
“Sesuai Undang-Undang Dasar, masyarakat memiliki hak dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi hak dan kebebasan itu hendaknya dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya bangsa yang mulia,” sambungnya, Senin (25/7).
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa akan menindak remaja pria yang menggunakan pakaian perempuan di Citayam Fashion Week.
“Kita akan lakukan penjangkauan terhadap remaja pria yang menggunakan pakaian wanita di kawasan Dukuh Atas,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Riza Patria juga mengusulkan tujuh opsi lokasi alternatif untuk pelaksanaan Citayam Fashion Week sebagai pengganti lokasi di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, agar tidak mengganggu lalu lintas dan fasilitas publik.
“Fashion show bukan tidak boleh, tapi cari waktu yang tidak mengganggu belajar mengajar, kemudian masalah tempatnya, kami juga sama-sama berunding,” kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (25/7).
