PINUSI.COM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat, pengeluaran logistik untuk Pemilu 2024 dihemat sekitar Rp300 miliar.
Seluruh proses pengadaan logistik untuk Pemilu 2024 dilakukan secara penuh melalui e-Katalog.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi alias Hendi menyatakan, dari anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan logistik Pemilu, LKPP berhasil mengimplementasikan efisiensi anggaran hingga mencapai 28 persen.
"Upaya pengadaan dari anggaran Rp 1,5 triliun ada efisiensi sampai 28 persen. Jadi sekitar hampir Rp300 miliar."
"Ini menggembirakan, karena anggaran sebesar ini bisa digunakan untuk pembangunan lain," ujar Hendi setelah menghadiri rapat koordinasi Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2024 di Semarang, Kamis (14/12/2023).
Hendi juga memaparkan, produsen logistik untuk Pemilu 2024 berasal dari dalam negeri.
Menggunakan sistem e-Katalog, LKPP akan melakukan perbandingan harga, untuk
memilih produsen dengan penawaran termurah, namun dengan mutu yang setara.
"Kami sangat memprioritaskan produsennya dari dalam negeri dan UMKK, sehingga bergerak ekonominya dan perputaran APBN/D."
"Dan pengadaan ini kita fasilitasi e-katalog. Kita fasilitasi sistem dan aturan, user dari KPU."
"Jadi nanti sistemnya akan adu harga-harga dari produsen," jelasnya.
Hendi berharap proses pengadaan logistik Pemilu melalui LKPP dapat berlangsung dengan cepat dan akurat.
Dia ingin gar tidak terulang lagi masalah yang terjadi pada pengadaan logistik dalam pemilu sebelumnya yang berantakan.
"Kami dengan KPU sudah MoU Melakukan supervisi pengadaan logistik KPU agar berjalan dengan tepat, cepat, dan bermanfaat sesuai asas."
"Maka jangan sampai kejadian tahun lalu, yang pengadaan logistik dituntut cepat malah menimbulkan masalah tak sesuai asas dan mengarah ke hukum," tutur Hendi.
Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono menyatakan, pengadaan logistik Pemilu melalui e-Katalog dapat menghasilkan penghematan anggaran lebih dari 30 persen.
Dia juga mencatat, kebutuhan kotak suara di Jateng mencapai 886.495 buah.
"Pengadaan ada beberapa dari pusat, provinsi, kabupaten/kota."
"Beda-beda, ada surat suara, tinta, dan lainnya. Efisiensinya beda-beda, per item di atas 30 persen. Seluruh pengadaan logistiknya melalui LKPP semua," beber Handi. (*)
