PINUSI.COM - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri soal dinamika politik yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini, tak bisa dilepaskan dari Presiden Joko Widodo dan keluarga.
Pernyataan Megawati itu, kata Umam, menjadi tanda 'perpisahan' PDIP dengan Jokowi dan keluarga, yang kini berada di kubu bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.
"Sikap resmi Bu Mega menjadi tanda ‘titik pisah’ antara PDIP dan Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya,” kata Umam.
Memang, dalam pernyataannya, Megawati tak menyinggung nama Jokowi, Prabowo, maupun putra sulung presiden yang jadi bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ketika Mega dalam pernyataannya menekankan soal sejarah kekuasaan Orde Baru, kata Umam, Presiden kelima RI itu bermaksud menyinggung praktik kekuasaan Jokowi yang sentralistik, dibuktikan dari putusan MK terkait uji materi syarat capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran ke panggung pilpres.
“Karena itu, statement Mega yang menyatakan saat ini sudah ada tanda-tanda kecurangan pemilu, merupakan sentilan sekaligus pukulan Mega terhadap Jokowi dan keluarganya,” ucap Umam.
Umam pun menilai, pernyataan Megawati menyiratkan amarah dan kekecewaannya. Namun, tak seperti biasanya, kali ini Megawati terkesan tidak meledak-ledak, dan justru cenderung sendu.
“Pernyataan Megawati menunjukkan besarnya kekecewaan dan kemarahannya terhadap dinamika politik mutakhir, namun semua itu disampaikan dengan cara yang tidak vulgar, bahkan lebih terkesan sedih,” ulasa Umam.
Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebut langsung sosok Gibran, Prabowo, atau Jokowi. Bisa jadi, ini bagian dari strategi politik mendatang.
“Tampaknya PDIP masih mencoba berhati-hati dan mengantisipasi perubahan peta jika pilpres berjalan dua putaran nanti,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.
Dalam pernyataannya, Megawati mengaku sangat prihatin terhadap dinamika politik yang melibatkan MK baru-baru ini. Mega menyebut, peristiwa ini memperlihatkan terjadinya manipulasi hukum.
“Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi."
"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” kata Megawati dalam tayangan YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Di era reformasi sekarang ini, lanjut Mega, rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, mewujudkan keadilan, dan alat untuk mengayomi bangsa dan negara. (*)
