PINUSI.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah menghentikan proyek food estate alias lumbung pangan.
Mereka menilai proyek tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap lingkungan.
"Program food estate perlu dihentikan, karena tidak menangani inti dari krisis pangan yang mungkin terjadi," kata Kepala Divisi Penguatan Kelembagaan WALHI Hadi Jatmiko, di Kantor Tempo, Jakarta Selatan, Rabu 22 November 2023.
Hadi mengkritik pelaksanaan proyek food estate yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan hak atas tanah yang seluas-luasnya kepada petani atau masyarakat, untuk mengelola lahan pertanian tersebut sendiri, bukan memberikannya kepada perusahaan atau negara.
"Karena food estate tidak hanya merusak tanah, tetapi juga mengambil kawasan hutan dari masyarakat," imbuh Hadi.
Untuk mengatasi ancaman krisis pangan, Hadi menyatakan pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas para petani.
Selain pengetahuan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga sangat penting bagi masyarakat, agar dapat mengelola lahan pertanian mereka sendiri secara mandiri dan berdaulat.
"Sejauh yang kami amati saat ini, itu merupakan suatu kesalahan."
"Pemerintah selalu menanggapi masalah pangan dengan melakukan impor dari luar negeri."
"Pembuatan food estate sebagai upaya untuk menghindari impor dapat dianggap sebagai suatu kegagalan, yang sebelumnya sudah diterapkan pada masa Orde Baru dan kini masih berlanjut," tutur Hadi.
Sejak awal, Jokowi menyatakan program ini dibuat sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis pangan.
Seiring berjalannya waktu, proyek ini melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi calon presiden, terlibat dalam pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Prabowo menjalankan proyek ini bersama Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
Proyek food estate di bawah naungan Kementerian Pertahanan mendapatkan sejumlah kritik. Meskipun sudah berjalan beberapa tahun, proyek ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. (*)
