PINUSI.COM, JAKARTA - Pusat Data Nasional (PDN) tak punya backup (cadangan). Fakta itu diakui Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

"Kami memang melihat secara umum, mohon maaf pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up," katanya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Kamis (27/6).

Seperti diketahui. Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya terkena serangan siber. Berupa ransomware. Semacam program yang dapat mengacak, mengahancurkan dan memblokir akses ke dalam sistem.

Data-datanya sejatinya masih bisa diselamtakan. Andaikan data dicadangkan di PDNS lain. Sayangnya, tak ada. Inilah yang jadi problem.

Mengacu Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021. Tentang pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mestinya pencadangan data ini harus dilakukan.

Apalagi ada PDNS 1 berlokasi di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya. Juga Pusat Data Nasional di Batam.

"Sejauh ini, hanya sekitar 2 persen data dari PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam," beber Hinsa.

Saat memaparkan tidak adanya cadangan tersebut, dia lantas dikritik oleh salah satu anggota DPR. Menurut legislator itu, banyak pakar teknologi informasi yang mempertanyakan hal tersebut.

"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan," kata Hinsa.

Biar tahu saja. Komisi I DPR RI memanggil Menteri Kominfo dan Kepaka BSSN. Khusus membahas serangan siber yang belakangan terjadi ke layanan online publik.