PINUSI.COM - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum bagi seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta. Sekolah Hukum digelar di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta.

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md didaulat sebagai pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya bersama Mahfud Md telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan itu, Megawati menjelaskan sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

"Begitu antusias-nya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” tutur Hasto di Jakarta, Jumat (14/7).

Politikus asal Yogyakarta itu pun mengulas soal Mahfud Md yang pernah memberikan keynote speech atau pembicara kunci tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022.

Saat itu, seluruh jajaran PDI Perjuangan melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila dan berdasarkan konstitusi.

"Pendapat para pakar termasuk Dr Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," ujarnya.

Hasto menambahkan, "Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting."

Authoritarian populism dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik dimana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat, namun sebenarnya sedang melakukan dominasi. Tak hanya itu, penguasa sedang menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri.

"Artinya terlihat populis, tapi sebenarnya otoriter," tegasnya.

Hasto menuturkan, acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

"Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid," terangnya .

Lebih jauh, Hasto membeberkan sekolah hukum partai  merupakan bentuk konsistensi sikap PDI Perjuangan dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, hingga tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.

Pada kesempatan itu, turut hadir, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP di antaranya Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu dan puluhan kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.