PINUSI.COM - Pangi Syarwi Chaniago, Direktur Eksekutif Voxpol Center Resersc & Consuliting, turut menyoroti keputusan Mahfud MD melepas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurutnya, keputusan Mahfud menarik diri dari Kabinet Inndonesia Maju pimpinanPresiden Joko Widodo-Maruf Amin setelah menjadi kontestan Pilpres 2024, adalah alarm sekaligus tamparan keras buat pejabat dan menteri lain, yang mati-matian mempertahankan jabatannya, meski terlibat langsung dalam agenda-agenda politik menyongsong pemilu.
Baginya, Mahfud telah menunjukkan cara berkelas sebagai seorang pejabat publik.
“Minimal ini menjadikan pembelajaran yang sangat penting di saat negara ini krisis negarawan, krisis orang yang beretika, hari ini banyak pejabat muka badak,” kata Pangi ketika dihubungi PINUSI.COM, Kamis (1/2/2024).
Pangi mengatakan, pejabat negara yang terlibat politik praktis jelang Pemilu 2024, mesti mengikuti cara Mahfud MD.
Dia kemudian secara spesifik menyebut nama pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, Prabowo juga mesti menunjukan sikap kenegarawanan, dengan melapas jabatan Menteri Pertahanan, begitu juga dengan Gibran.
Dia mengatakan, putra Presiden Jokowi itu juga mesti melepas jabatan sebagai Wali Kota Solo, ketika keduanya memutuskan maju di Pilpres 2024.
“Menurut saya kalau memang enggak bisa mundur, ya minimal cuti, tetapi jangan menggunakan fasilitas negara."
"Kalau langkah ini diikuti semua menteri, itu jauh lebih berkelas, misalnya Prabowo mundur menjadi Menhan, itu kan bagus Gibran mundur dari Wali kota,” ulasnya.
Pangi mengatakan, pejabat negara dan menteri yang ogah mengundurkan diri ketika menjadi aktor politik dalam hajatan pemilu, rawan menyalahgunakan kekuasaan.
Di sisi lain, misi melayani publik juga jelas terganggu. Jika tidak bisa mengundurkan diri, mereka disarankan minimal menggambil cuti, agar tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
“Konflik kepentingan itu udah pasti, pejabat kita itu sangat mudah tergelincir."
"Enggak mudah kita kerja sebagai pribadi dan sebagai menteri atau pejabat, enggak mudah dipisahkan, wilayahnya itu berpotensi untuk terjadi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan,” paparnya.
Mahfud MD memutuskan hengkang dari jabatan Menko Polhukam, keputusan itu ia ambil setelah maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Dia memilih melepaskan jabatannya itu untuk menghormati peraturan dan konstitusi di negara ini.
Mahfud MD sudah mengutarakan niatnya itu ke Istana, namun dia ingin menyerahkan surat pengunduran diri itu langsung kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud ingin meninggalkan kesan baik.
"Kalau di Jawa itu ada istilah tinggal glanggang colong playu, pergi begitu saja."
"Saya tidak mau pergi begitu saja."
"Tapi saya dengan penuh kehormatan akan menghadap kepada presiden dan menyampaikan permohonan itu," cetus Mahfud di Aceh, Rabu (31/1/2024) malam. (*)
