PINUSI.COM - Jim Lomen Sihombing, inisiator Jakarta Barometer, menilai persoalan pembangunan jalur sepeda mesti ditinjau dari pertama kali dilakukan pada masa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Menurutnya, kebijakan Anies terkait jalur sepeda kala itu kurang tepat.
Jim menjelaskan, jalur khusus sepeda yang saat ini membentang di jalan-jalan protokol DKI Jakarta, telah beralih fungsi.
Misalnya, lanjut Jim, pada jam tertentu jalur sepeda tersebut digunakan pengendara motor untuk melawan arah.
"Ini sering terjadi karena jalur khusus tersebut hampir tidak digunakan, bahkan sering terlihat jalur sepeda tersebut digunakan sebagai tempat parkir kendaraan."
"Pengguna sepeda di DKI Jakarta setelah diberi perhatian khusus saat ini, rupanya tidak menambah jumlah pengguna sepeda semakin signifikan," ujar Jim lewat keterangan tertulis, Jumat (23/2/2024).
Jim menuturkan, kebijakan Anies membangun Jalur sepeda tersebut, alasan utamanya adalah untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota Jakarta yang angkanya sangat memprihatinkan.
Meskipun, kata Jim, solusi menekan polusi udara sebaiknya ditekankan pada optimalisasi penggunaan transportasi publik seperti yang sedang digencarkan Pemerintah Provinsi DKI.
"Pemprov DKI Jakarta saat itu terus menggalakan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta dan JakLingko, serta meninggalkan transportasi pribadi," tuturnya.
Menurut Jim, kebijakan membangun jalur khusus pengguna sepeda, bertujuan mendorong masyarakat menjadikan sepeda menjadi moda transportasi pilihan lain dalam beraktivitas sehari hari.
Sejurus dalam keputusan tersebut, lanjutnya, kebijakan itu dalam perjalanannya tidak banyak bermanfaat, tidak tepat sasaran, dan pengguna jalur sepeda juga tidak bertambah.
"Kebijakan yang dibuat Anies tersebut meskipun diklaim untuk mengurangi kemacetan, mengurangi pemborosan BBM bersubsidi dan dapat menekan polusi, namun juga jalur jalur sepeda yang dibangun tidak ada pengguna nya, hanya sebagian kecil Jalur jalur sepeda tersebut ada pengguna nya," paparnya.
Meski demikian, Jim pun mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang tengah mengevaluasi keberadaan jalur sepeda tersebut.
Dia menyarankan jalur sepeda yang tidak banyak digunakan masyarakat, dibatalkan atau dibongkar.
Jim juga setuju dengan langkah Pemprov DKI yang tidak melanjutkan pembangunan jalur sepeda sejak 2023.
Jim menyebutkan, pihaknya tidak melihat ada urgensi jika proyek jalur sepeda dilanjutkan, lantaran tidak efektif mengurai kemacetan dan menekan polusi udara saat ini.
"Membatalkan jalur sepeda bukan berarti tidak berpihak pada pengguna sepeda, karena pada umumnya, masyarakat Jakarta sangat membutuhkan transportasi untuk mendukung aktivitasnya, kesulitan mendapatkan transportasi umum selepas keluar rumah/hunian menjadikan masyarakat tetap mempertahankan kendaraan pribadi," bebersebutnya.
Sejalan dengan itu, Jim mendorong Dinas Perhubungan DKI Jakarta merevitalisasi fasilitas Halte Transjakarta, dengan membangun tempat parkir atau penitipan sepeda yang luas dan aman, kemudian mendorong masyarakat agar mau menggunakan sepeda saat keluar rumah, lalu menitipkan sepeda di halte terdekat.
"Lalu melanjutkan aktivitas dengan menggunakan Busway atau Janklingko."
"Di sisi lain perlu juga untuk diubah jalur jembatan penyeberangan jalan masuk dan keluar halte."
"Banyak masyarakat mengeluh betapa rumitnya apabila ingin menaiki busway."
"Perlu rekayasa baru agar pengguna busway merasa nyaman ketika ingin menaiki busway."
"Bukan hanya halte yang perlu dibenahi, tapi juga jalur pejalan kaki yang ingin sampai dan keluar halte juga harus mendapat perhatian khusus," imbuhnya. (*)
