PINUSI.COM - Todung Mulya Lubis, anggota TPN Ganjar-Mahfud, menyoroti pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar, yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.
Ia mengatakan, dalam konteks good governance dan transparansi, jika skandal transaksi tak wajar dalam pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas Qatar benar-benar terjadi, maka hal itu tak bisa dibiarkan, dan harus disikapi secara serius.
"Menurut sumber yang saya baca melalui portal online MSN.com, di sana dijelaskan ada janji kickback 7 persen dari total pembelian pesawat bekas ini, yaitu sejumlah 55,4 juta Dolas AS."
"Ini belum dikonfirmasi, tapi kalau emang benar jumlahnya segitu, maka ini cukup besar."
"Analisisnya saya adalah, mungkin Qatar ingin mendapat perlakuan lebih baik jika Prabowo jadi presiden," ulas Todung.
Hal menarik lain dalam kasus ini, menurutnya adalah adanya investigasi dari The Group of States against Corruption (GRECO), yakni Dewan Antikorupsi Uni Eropa, yang dalam telegramnya sampai meminta bantuan Kemenlu Amerika Serikat untuk menyelidiki hal ini.
"Lalu saya juga sempat melihat telegram itu dan berpendapat bahwa persoalan ini sangat serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi."
"Karena jika dugaan saya akan hal itu betul terjadi, maka ini jelas merupakan skandal besar dan membuat semua pihak menjadi gundah, karena tak bisa memberantas transaksi mencurigakan yang jumlahnya tidak sedikit," tuturnya.
Keresahan lainnya yang dirasakan Todung adalah, pada 2009, pesawat tempur ini sempat bakal dihibahkan secara gratis, tapi lalu ditolak oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada waktu itu. Lantas, kenapa sekarang dibeli dengan harga cukup mahal?
"Bahkan harga satuannya menjadi 65 juta dolar AS per unit, padahal harga pasarannya hanya 25-35 juta dolar AS per unit."
"Selisih antara 65 dan 35 juta dolar AS ini bukanlah selisih yang tidak kecil."
"Walau sifatnya dugaan, tapi ini angka yang tidak kecil dan perlu diperhitungkan," papar aktivis anti korupsi itu di Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Belum lagi, lanjutnya, ada informasi kalaupun ada niat mau membeli pesawat tempur bekas, seharusnya ada tipe Mirage 2000-9 yang lebih baru, dan bukannya tipe 2000-5 itu.
Todung pun sempat mengaku heran, mengapa untuk transaksi sebesar ini mesti melibatkan perusahaan dari Republik Ceko sebagai ‘midle-man,’ dan bukannya langsung ‘government to government’ dengan Angkatan Udara Qatar.
"Kami mendukung Greco, dan menyerukan KPK melakukan penyelidikan terkait hal ini."
"Selain itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, BPK juga harus melakukan audit transaksi ini," serunya.
Ia pun berharap Komisi I DPR sebagai mitra Kementerian Pertahanan, harus mengambil langkah, dengar pendapat, dan memanggil Menteri Pertahanan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam transaksi yang sangat janggal ini.
"Skandal ini, jika betul yang diberitakan, tidak boleh dibiarkan."
"Tak boleh ada impunitas, dan tidak boleh terulang kembali lagi."
"Kami sangat terganggu dengan pemberitaan ini, karena punya implikasi yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," bebernya. (*)
