PINUSI.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menjadi saksi dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dalam kesaksiannya, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bicara panjang lebar mengenai bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan pemerintah, jelang pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Bansos itu dipermasalahkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Bansos itu dinilai sebagai bagian dari kecurangan Pilpres 2024, karena dianggap sebagai upaya mengajak masyarakat mencoblos pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Muhadjir dengan tegas membantah tudingan politisasi bansos.
Dia mengatakan, pemerintah dari jauh-jauh hari telah menjadwalkan pemberian bansos kepada masyarakat, bahkan sudah direncanakan sebelum para penyelenggara pemilu menetapkan hari pencoblosan pada pemilu.
Jadi, baginya pembagian bansos sama sekali tak ada hubungannya dengan pemilu.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.”
“Perlu kami tegaskan, pelaksanaan program-program tersebut sudah direncanakan sejak awal, untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem,” paparnya.
Muhadjir mengatakan, pemerintah menyalurkan bansos secara terjadwal, untuk mengebut target demi menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, menarget dapat menekan angka kemiskinan hingga 6,5 atau 7,5 persen pada 2024.
Pada 2024, angka kemiskinan mencapai 9,36 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024, sehingga penyaluran bansos memang sengaja dimasifkan.
"Perlu kami sampaikan Yang Mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrem masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen," bebernya.
Pada sidang lanjutan kali ini, sejumlah menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo dipanggil untuk memberi kesaksian terkait sengketa Pemilu 2024.
Pantauan Pinusi.com di lapangan, ada empat menteri yang hadir di Gedung MK, selain Muhadjir, ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (*)
.jpg)
