PINUSI.COM - Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi meminta Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi terhadap sejumlah perusahaan Cina, atas dugaan kerja sama militer yang mengancam keamanan nasional AS.
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Yi menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, di sela Konferensi Keamanan Munich pada Jumat lalu.
"Washington harus mencabut sanksi terhadap perusahaan dan individu Tiongkok, dan upaya untuk memisahkan diri dari Tiongkok hanya akan merugikan Amerika Serikat," kata Wang, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (19/2/2024).
Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dituduh berkolaborasi dengan militer Tiongkok, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut menyangkalnya.
AS juga telah menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Daerah Otonomi Xinjiang Uygur, Tiongkok.
Salah satu sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan Cina adalah larangan penjualan teknologi Cina tertentu, dengan alasan risiko keamanan nasional.
Cina menuduh Washington 'mempersenjatai' isu-isu ekonomi dan perdagangan.
"Membuat 'de-risking' menjadi 'de-Tiongkok', dan membangun 'halaman kecil dan tembok tinggi' serta mengupayakan 'pemisahan diri dari Tiongkok' hanya akan menjadi bumerang bagi AS sendiri," ujar Wang kepada Blinken.
Hubungan Tiongkok-AS telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam beberapa bulan terakhir.
Hal ini dikarenakan kedua belah pihak telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali saluran komunikasi, setelah beberapa dekade hubungan yang lesu antara kedua negara adidaya global ini. Namun, masih banyak titik-titik gesekan yang tersisa.
Namun demikian, pembicaraan antara kedua belah pihak cukup substansial dan konstruktif, salah satunya adalah pertukaran pandangan mengenai isu-isu regional, termasuk krisis Ukraina dan Semenanjung Korea.
Utusan khusus kedua belah pihak untuk Semenanjung Korea akan tetap berhubungan di masa depan.
Wang juga menegaskan, jika AS benar-benar menginginkan stabilitas di Selat Taiwan, AS harus mematuhi prinsip One Belt, One Road.
"Hanya ada satu Tiongkok di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok, dan itulah status quo sebenarnya dalam masalah Taiwan," tegas Wang.
Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, Taiwan dengan tegas menyangkal klaim kedaulatan Cina, dan menyatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan Taiwan.
Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah menyatakan AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.
Namun, AS mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan yang diperintah secara demokratis, dan merupakan pemasok senjata paling penting bagi Taiwan.
Blinken dan Wang lebih lanjut membahas pertukaran antara kedua negara di semua tingkatan di kemudian hari. Mereka juga sepakat mempertahankan dialog di semua bidang.
Cina dan AS telah membuat kemajuan tertentu dalam hubungan bilateral, sejak Presiden Cina Xi Jinping bertemu Biden pada Bulan November.
Saat itu, mereka mencapai kesepakatan yang mencakup fentanil, komunikasi militer, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), di sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. (*)
