PINUSI.COM - Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mulai membahas susunan kabinet kerja bersama seluruh partai koalisi.
Nama-nama yang dianggap potensial duduk di kursi menteri sebagai pembantu presiden dan wakil presiden, juga sudah mulai dibahas.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sudah ada sejumlah nama yang telah dibicarakan di internal koalisi Prabowo-Gibran.
Nama-nama itu tidak hanya berasal dari partai-partai koalisi, namun beberapa di antaranya berasal dari luar koalisi.
Muzani masih enggan membeberkan nama-nama tersebut.
"Saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi."
"Ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).
Kendati masih merahasiakan nama-nama menteri yang tengah dibahas, Muzani sedikit memberikan bocoran.
Dia bilang, calon menteri yang dibahas di dalam koalisi adalah tokoh-tokoh yang memang direkomendasikan partai koalisi dan non koalisi.
"Ya, yang akan kita perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau yang diusulkan."
"Tentu saja, semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya."
"Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu, kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," bebernya.
Muzani menjelaskan, Prabowo-Gibran tak sembarangan memilih pembantu mereka, semua menteri yang ditunjuk adalah mereka yang benar-benar kompeten dan sudah memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan.
"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan."
"Karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," terangnya. (*)
