PINUSI.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak bakal berdiam diri dengan pengguliran hak angket yang dilakukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurut Karyono, kubu Prabowo-Gibran bakal berupaya menjegal hak angket dengan berbagai cara, salah satunya lewat politik belah bambu.
Partai Politik dari kedua kubu bakal dibikin terpecah belah dan tak solid lagi.
Ada banyak cara untuk membuat kedua kubu tak kompak soal hak angket, salah satunya adalah menawari jabatan atau justru dengan cara-cara intimidatif.
"Kemungkinan mereka (kubu Prabowo-Gibran) akan melakukan strategi politik belah bambu,” kata Karyono kepada wartawan Sabtu (16/3/2024).
Karyono melanjutkan, cara intimidatif biasanya menjadi opsi terakhir jika tawaran jabatan tak mempan.
Dia bahkan mengatakan cara ini tidak hanya berimbas pada partai politik, namun pihak-pihak terkait seperti saksi dan pemberi barang bukti juga berpotensi mengalami nasib yang sama.
"Kemungkinan saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak menutup kemungkinan akan mengalami intimidasi, jadi berbagai upaya untuk menggagalkan angket itu sudah terlihat."
"Jadi membelah kekuatan partai politik, bisa juga membelah kekuatan civil society."
"Ormas dibelah, gerakan mahasiswa dibelah, civitas akademika dibelah, mereka membuat tandingan-tandingan. Tapi saya pastikan upaya itu gagal," paparnya.
Komposisi partai pengusung hak angket sebanyak 5 partai di DPR.
Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar disokong NasDem, PKB, dan PKS, sedangkan Ganjar-Mahfud diwakili PDIP dan PPP.
Sejauh ini hak angket masih mandek di DPR karena berbagai alasan.
Berkenaan dengan itu, muncul pula isu ketidaksolidan partai politik pengusung hak angket.
NasDem sebagai pelopor utama di kubu Anies-Muhaimin, disebut-sebut mendapat tawaran dua kursi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski isu itu sudah dibantah, desas-desus terus bergulir liar hingga saat ini.
Tak hanya NasDem, PPP juga menunjukan sikap ogah-ogahan soal hak angket ini.
Bahkan, sampai sekarang Partai Kakbah itu tak mau bersikap, menolak, atau mendukung hak angket.
PPP ogah ikut PDIP yang sedari awal sudah getol menyuarakan hak angket.
Banyak pihak menilai NasDem dan PPP yang kemungkinan besar bakal diikuti PKB, bakal putar balik.
Mereka memilih bergabung dengan pemerintah Prabowo-Gibran dan tak mau meneruskan hak angket.(*)
