PINUSI.COM- PDIP blak-blakan mengungkap alasan tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat kerja nasional (Rakenras) ke- V yang bakal diselenggarakan pada 24-26 Mei 2024 di di Ancol, Jakarta Utara.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu alasan pihaknya ogah mengundang Jokowi pada hajatan tersebut, lantaran kepala negara dinilai tak termasuk kategori tokoh yang menjaga demokrasi dan menegakkan hukum.
Hasto bilang, tokoh-tokoh yang diundang di acara tersebut hanya mereka yang memenuhi persyaratan tadi.
Hasto mengatakan, Jokowi menjadi aktor di balik rusaknya demokrasi di negara, puncaknya terjadi pada Pilpres 2024.
Dia meyakini peristiwa politik menyimpang yang didalangi Jokowi dan kroninya, masih terekam di benak publik Tanah Air.
"Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia, diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, ditulis pada Kamis (23/5/2024).
Belajar dari kejadian ini, PDIP, kata Hasto, memutuskan tak meminta Jokowi untuk hadir di acara itu.
Jokowi disebutnya tak pantas diundang karena berbagai catatan buruk.
"Dari spirit itu, yang tentu diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum."
"Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," tegasnya.
Game Over
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP sudah berahir alias game over.
Adi menegaskan, berakhirnya hubungan baik kedua belah pihak terkonfirmasi dari sikap PDIP, yang ogah mengundang Jokowi ke rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP yang segera dihelat dalam waktu dekat ini.
“Ini menegaskan hubungan Jokowi dan PDIP game over," kata Adi kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
PDIP ogah mengundang Jokowi ke acara itu, lantaran kepala negara dinilai sedang menyibukan diri dengan berbagai hal, sehingga terkesan tak punya waktu.
Lagi pula, PDIP sudah menegaskan acara itu hanya dihadiri internal PDIP, itu artinya Jokowi sudah tak dianggap sebagai bagian dari partai politik besutan Megawati Sukarnoputri itu.
"Saya kira PDIP sudah tak anggap Jokowi sebagai kader lagi, makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang,” tegas Adi.
Adi mengatakan, selama ini PDIP memang tak pernah mengeluarkan pernyataan telah memecat Jokowi dari partai tersebut, setelah mereka berbeda jalan politik pada Pilpres 2024.
Namun dengan sikap yang ditunjukan PDIP dengan tidak mengundang yang bersangkutan ke Rakernas, sudah cukup mengonfirmasi partai moncong putih sudah mendepak Jokowi.
"Judulnya saja Jokowi tak dipecat. Tapi secara batiniyah PDIP, sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang ke mana pun,” tuturnya.
Adi mengatakan, tak diundangnya Jokowi ke rakernas PDIP juga sekaligus mengonfirmasi hubungan mereka dalam tensi yang cukup panas.
Adi tak yakin kedua belah pihak bisa rujuk lagi.
“Tak diundangnya jokowi ini menebalkan keyakinan publik PDIP dan Jokowi sulit disatukan kembali," paparnya. (*)
