PINUSI.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, presiden terpilih Prabowo Subianto tak menawari jabatan apa pun kepada dua rivalnya di Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Hal ini disampaikan Dasco sebagai respons atas berbagai isu yang beredar, di mana Prabowo disebut-sebut bakal memberi jatah kursi menteri kepada capres nomor urut 1 dan 3 tersebut.
Isu itu santer dalam satu dua hari belakangan ini.
"Kami tidak pernah atau belum pernah menawarkan kepada Pak Ganjar ataupun Pak Anies soal kursi di kabinet, bahwa kemudian berita-berita disampaikan itu tidak benar," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (28/3/2024).
Dasco mengatakan, Prabowo memang ingin merangkul berbagai pihak, termasuk partai politik yang menjadi lawannya di Pilpres 2024, untuk bersama-sama membangun bangsa lewat jalur koalisi.
Sekarang ini pihaknya membangun komunikasi dengan unsur-unsur lain di luar koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran.
Namun, khusus untuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Dasco menyebut belum ada pembicaraan sama sekali, apalagi membahas jatah menteri untuk keduanya.
"Kami sampai dengan saat ini sudah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak, tetapi belum sampai kemudian bicara soal kabinet," ungkapnya.
Lantaran masih sebatas komunikasi politik dengan pihak-pihak di luar koalisi, maka hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai susunan kabinet kerja Prabowo-Gibran.
Dia memastikan jika ada nama yang tersebar dan diklaim sebagai bagian dari kabinet Jokowi, maka itu adalah berita bohong.
Informasi tersebut, tegas Dasco, tidak bersumber dari pihaknya.
"Jadi kalau kemudian ada nama-nama yang beredar, tentunya bukan dari hasil pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena pembahasan untuk itu saja pun belum pernah diadakan," tegasnya.
Dasco mengatakan, penyusunan kabinet kerja Prabowo-Gibran baru akan dilakukan setelah semua proses pemilu selesai, termasuk proses sengketa pilpres yang sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sampai dengan sekarang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu masih konsentrasi, konsolidasi, untuk kemudian mempelajari postur APBN di 2025, dan kemudian juga masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi," terangnya.(*)
