PINUSI.COM - Ribuan massa yang tergabung dalam aksi "Indonesia Gelap" mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menindaklanjuti 13 tuntutan yang mereka suarakan dalam demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).
Jenderal Lapangan aksi tersebut, Bagas Wisnu, menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk memastikan pemerintah merespons dengan langkah nyata. “Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi persoalan yang kami angkat dalam aksi ini,” ujar Bagas di hadapan ribuan massa aksi.
Massa Ancam Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tak Ditanggapi
Dalam orasinya, Bagas juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka aksi serupa akan terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. “Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil. Hidup Rakyat Sipil! Hidup Rakyat Indonesia!” lanjutnya.
Baca Juga: Prabowo Alokasikan Rp392 Triliun dari Efisiensi Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis
Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Para demonstran mengkritik kebijakan ekonomi, pendidikan, serta peran militer dalam sektor sipil yang dianggap semakin meningkat.
Setelah berlangsung sejak pukul 13.00 WIB, aksi ini akhirnya berakhir pada pukul 20.25 WIB, dengan massa secara bertahap membubarkan diri. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat yang sempat ditutup selama aksi berlangsung pun telah kembali normal.
13 Tuntutan Aksi "Indonesia Gelap"
Berikut adalah 13 tuntutan utama yang disuarakan oleh massa aksi "Indonesia Gelap":
Baca Juga: Indonesia U-20 Kalah 1-3 dari Uzbekistan, Gagal Lolos ke Fase Gugur Piala Asia U-20 2025
- Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Mencabut proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan menghambat reforma agraria sejati.
- Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membatasi kebebasan akademik di kampus.
- Menghapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi dan menjaga kehidupan demokratis.
- Mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat guna melindungi hak-hak mereka.
- Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
- Melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis agar lebih transparan dan tepat sasaran.
- Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.\
- Mendesak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perampasan aset guna memberantas korupsi.
- Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.
- Mendorong efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih demi pemerintahan yang lebih transparan.
- Menolak revisi tata tertib DPR yang dinilai dapat meningkatkan kesewenang-wenangan lembaga legislatif.
- Melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan menghapus budaya represif.
Gerakan ini menunjukkan adanya keresahan di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dengan desakan yang semakin kuat, publik menantikan respons dari pemerintah terhadap tuntutan yang diajukan.
