PINUSI.COM - Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, termasuk di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang terkena pemangkasan sebesar Rp2,03 triliun. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenlu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengonfirmasi bahwa efisiensi anggaran mencapai Rp2.032.000.137.571 atau sekitar 20,53 persen dari total pagu awal sebesar Rp9,89 triliun. Dengan pemangkasan ini, anggaran Kemenlu setelah efisiensi menjadi Rp7,86 triliun.
Alokasi Anggaran Kemenlu Setelah Efisiensi
Dave memaparkan rincian pagu alokasi Kemenlu setelah dilakukan efisiensi:
Program dukungan manajemen: Rp6,55 triliun
Penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional: Rp10,85 miliar
Perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik: Rp223,73 miliar
Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama multilateral: Rp493,54 miliar
Diplomasi dan kerja sama internasional: Rp583,39 miliar
Sekretaris Jenderal Kemenlu RI, Cecep Herawan, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran terdiri atas pemangkasan belanja barang sebesar Rp1,49 triliun dan belanja modal sebesar Rp540 miliar. Beberapa penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan ini.
Dampak Efisiensi pada Kinerja Kemenlu
Cecep menyoroti dampak efisiensi terhadap sejumlah program penting Kemenlu, termasuk:
Pembayaran sewa gedung dan rumah dinas: Efisiensi akan berdampak pada pembayaran 99 kantor, gedung, dan wisma perwakilan RI di luar negeri, serta penyediaan fasilitas sewa rumah bagi 1.133 home staf yang bertugas di luar negeri.
Perjalanan dinas dan rotasi pegawai: Pemangkasan anggaran berpotensi menghambat rotasi dan mutasi sekitar 750 pegawai beserta keluarga yang dijadwalkan bertugas di luar negeri pada 2025, termasuk duta besar, konsul jenderal, dan pejabat perwakilan RI lainnya.
Kegiatan diplomasi internasional: Pengurangan anggaran akan mempengaruhi partisipasi Indonesia dalam perundingan dan pertemuan bilateral, regional, serta multilateral.
Proyek infrastruktur Kemenlu: Efisiensi juga berdampak pada pengadaan gedung baru dan renovasi fasilitas diplomatik di luar negeri, termasuk tujuh perwakilan RI yang telah melakukan mekanisme cicil beli sejak 2016.
Pemeliharaan aset dan operasional perwakilan RI: Pengurangan anggaran akan berdampak pada pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, serta kontribusi terhadap organisasi internasional.
Kemenlu Pastikan Layanan Tetap Optimal
Meskipun ada efisiensi anggaran, Kemenlu RI menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat, khususnya perlindungan WNI di luar negeri, tetap menjadi prioritas. Upaya akan dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif tanpa mengurangi kualitas layanan diplomasi dan perlindungan warga negara.
