PINUSI.COM - Komisi VII DPR RI menyoroti kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini disebut berdampak pada sekitar seribu pekerja, termasuk kontributor, penyiar lepas, tenaga keamanan, serta tenaga teknis lainnya. Kritik tajam pun disampaikan sejumlah anggota DPR terkait pemangkasan anggaran yang dinilai lebih dulu menyasar tenaga kerja ketimbang pos belanja lainnya.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, menyoroti kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan oleh direksi TVRI dan RRI. Ia menekankan adanya perbedaan pernyataan yang disampaikan kepada publik dan yang disampaikan di hadapan DPR RI.
“Kami melihat video viral seorang penyiar RRI di Ternate yang mengeluhkan PHK. Video itu sudah ditonton hampir satu juta kali. Namun, saat rapat dengan DPR, Direktur Utama menyatakan tidak ada PHK. Ini harus diklarifikasi,” ujar Putra dalam rapat yang digelar pada Rabu (12/2/2025).
Putra juga menegaskan bahwa tenaga kontributor dan pekerja harian seharusnya mendapat prioritas dalam alokasi anggaran, bukan justru menjadi korban pemangkasan. Ia mengkhawatirkan bahwa sebelum rekonstruksi dilakukan, pemangkasan lebih banyak dilakukan di level bawah, sementara anggaran belanja lainnya tetap berjalan.
Efisiensi Anggaran Seharusnya dari Level Atas
Dalam pernyataannya, Putra menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari tingkat atas, bukan langsung mengorbankan tenaga kerja.
“Seharusnya pemotongan anggaran dimulai dari atas, bukan langsung ke pekerja di level bawah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti narasi yang berkembang di masyarakat bahwa kebijakan efisiensi ini terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putra menilai hal ini sebagai bentuk miskomunikasi pemerintah yang bisa menciptakan dilema di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat dipaksa memilih antara program MBG atau pekerjaan mereka. Ini salah dalam pengelolaan narasi. Bagaimana bisa negara memberi makan anak-anak, sementara orang tua mereka kehilangan pekerjaan?” ungkapnya.
Komisi VII DPR Minta Kepastian Nasib Pekerja
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, turut menanggapi permasalahan ini dengan meminta pihak TVRI dan RRI segera mengambil langkah konkret untuk menenangkan para pekerja yang cemas kehilangan pekerjaan.
“Ini menjelang Ramadhan, bagaimana perasaan mereka yang terancam PHK? Kita ingin mereka tetap fokus bekerja dan berkontribusi,” ujar Saleh.
Ia juga menegaskan agar keputusan terkait tenaga kerja segera ditinjau kembali mengingat banyak pekerja yang mengalami ketidakpastian status. Menurutnya, dalam proses rekonstruksi TVRI dan RRI, tidak boleh ada PHK bagi tenaga kerja, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.
“Saya minta mereka yang sudah merasa terancam PHK, diberi kepastian. Jangan sampai tenaga kerja ini justru menjadi korban kebijakan yang tidak jelas,” tegasnya.
Dengan situasi yang berkembang ini, DPR RI meminta agar pemerintah dan direksi TVRI serta RRI lebih transparan dalam mengambil keputusan serta memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak merugikan tenaga kerja yang telah berdedikasi bagi industri penyiaran di Indonesia.
.
