PINUSI.COM - Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) tengah menjadi perhatian publik. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berimbas pada pengurangan tenaga kerja di lembaga penyiaran tersebut.
Seorang penyiar RRI, yang dikenal dengan akun Instagram @aiinizzaa, mengungkapkan kesedihannya setelah terdampak PHK akibat kebijakan tersebut. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, ia membagikan curahan hatinya mengenai dampak sosial dari efisiensi anggaran ini.
Penyiar RRI Pro 2 Ternate itu menyatakan bahwa ia memahami tujuan efisiensi yang dilakukan pemerintah, terutama untuk mendukung program-program seperti pemberian makan gratis bagi anak-anak. Namun, ia juga mempertanyakan efek dari kebijakan ini terhadap keluarga yang kehilangan sumber penghasilan.
“Bapak, kami mengerti bahwa efisiensi anggaran dilakukan demi kelangsungan program-program pemerintah. Namun, apakah bapak sudah mempertimbangkan bahwa ketika anak-anak mendapatkan makan gratis di pagi hari, mereka mungkin pulang ke rumah dan menemukan orang tua mereka kehilangan pekerjaan, sehingga tidak bisa menyediakan makan siang dan malam?” ungkapnya dengan nada penuh emosi.
Pertanyaan itu mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Ia juga mempertanyakan bagaimana kebijakan ini masih bisa disebut sebagai bentuk kecintaan terhadap rakyat jika justru menimbulkan masalah baru bagi banyak keluarga.
Berdasarkan laporan dari tvOnenews, pemangkasan anggaran di LPP RRI mencapai Rp300 miliar dari total pagu anggaran Rp1,7 triliun pada tahun 2025. Juru Bicara LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleruw, menjelaskan bahwa pengurangan pegawai hanya berlaku untuk tenaga lepas yang kontraknya tidak diperpanjang.
“Keputusan ini merupakan pilihan terakhir dalam kebijakan direksi terkait tenaga lepas atau kontributor,” jelas Yonas pada Senin, 10 Februari 2025.
Kebijakan ini terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa mendukung langkah efisiensi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, sementara yang lain merasa bahwa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat perlu lebih dipertimbangkan. (*)
