PINUSI.COM - Lady Aurellia Pramesti, anak dari keluarga yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Muhammad Luthfi, seorang dokter koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), telah meminta maaf kepada Luthfi. Permohonan maaf ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Lady, Bayu Prasetya Andrinata, di Polsek Ilir Timur II, pada Selasa (17/12/2024) dini hari.
Menurut Bayu, Lady menyampaikan permintaan maaf secara pribadi melalui pesan teks kepada Luthfi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sopir keluarganya, Fadilla alias Datuk. Meski begitu, Lady juga berusaha untuk menemui keluarga Luthfi guna menyampaikan permohonan maaf secara langsung, meskipun pihak keluarga belum siap untuk bertemu.
"Ketika ada kesempatan, kami akan mencoba untuk bertemu keluarga Luthfi, namun kami menghormati keputusan mereka yang belum ingin bertemu," ujar Bayu, sebagaimana dilansir Tribun Sumsel.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Selasa, 17 Desember 2024: Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer
Selain Lady, ibu Lady, Sri Meilina alias Lina, juga ikut meminta maaf atas kejadian tersebut. Lina menyampaikan permohonan maafnya dengan tulus atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sopir keluarganya. "Saya atas nama pribadi dan keluarga meminta maaf kepada Luthfi dan keluarganya atas kejadian pemukulan yang dilakukan sopir saya," ungkap Lina.
Proses pemeriksaan terhadap Lady dan ibunya telah berlangsung selama lebih dari 11 jam di Polsek Ilir Timur II. Mereka tiba di Polsek pada Senin (16/12/2024) pukul 13.00 WIB dan selesai pada Selasa dini hari pukul 00.00 WIB. Untuk menghindari perhatian media, Lady menggunakan pintu belakang Polsek dan buru-buru menuju mobil yang sudah menunggu.
Baca Juga: Timnas Indonesia Fokus Hadapi Filipina untuk Tiket Semifinal Piala AFF 2024
Dalam perkembangan terbaru, Lady dan ibunya menunjukkan sikap kooperatif dengan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan oleh penyidik. Tim kuasa hukum menyatakan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. (*)
