PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan kepala badan baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024. Upacara pelantikan dimulai pukul 09.30 WIB, di mana Presiden Jokowi meresmikan pengangkatan beberapa menteri, wakil menteri, serta kepala badan yang baru.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengonfirmasi agenda tersebut melalui sebuah pesan singkat. Ari menyebutkan bahwa posisi-posisi yang akan diisi termasuk Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Menurut Ari, pengangkatan ini bertujuan untuk mendukung proses transisi pemerintahan yang efektif dan lancar, mengingat pentingnya persiapan menyongsong pergantian pemerintahan mendatang. Meskipun begitu, Ari tidak merinci siapa saja yang akan mengisi jabatan-jabatan tersebut, meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi di Istana Negara.
Dari informasi yang beredar, reshuffle ini terutama menyasar menteri-menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM, serta Arifin Tasrif, Menteri ESDM, termasuk yang dikabarkan akan diganti. Di sisi lain, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari Partai Nasdem, yang sempat dikabarkan akan terkena reshuffle, dikonfirmasi tetap memegang jabatannya.
Untuk menggantikan Yasonna H. Laoly, Presiden Jokowi menunjuk Supratman Andi Agtas, politisi dari Partai Gerindra, sebagai Menkumham yang baru. Sementara itu, posisi Menteri ESDM akan diambil alih oleh Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi. Posisi yang ditinggalkan Bahlil sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan diisi oleh Rosan Roeslani.
Perombakan ini merupakan bagian dari upaya Jokowi untuk memperkuat kabinetnya di masa transisi menuju pemerintahan baru.
