PINUSI.COM, Jakarta – Muslim selaku Anggota Komisi VI DPR RI menolak tegas perihal wacana pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dimana ia meminta alternatif lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal terhadap perekonomian nasional yang dampaknya keamanan nasional dan ekonomi global, Selasa (23/8/2022).
“Mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya pertalite dan solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan kami memandang bahwa Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Karena kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah kebawah akan semakin sulit sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam,” tutur Muslim saat Rapat Paripurna DPR RI ke-2 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politisi Partai Demokrat ini juga memberikan opsi kepada pemerintah untuk mengkaji ulang peruntukan anggaran yang belum dinilai urgensi. Seperti, anggaran pembangunan IKN serta penyertaan modal untuk BUMN yang jelas belum signifikan dampaknya untuk masyarakat dibandingkan harus menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Tak hanya itu, Pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi. Semoga hal ini menjadi perhatian kita semua demi Indonesia yang tumbuh, digdaya, adil makmur dan sejahtera untuk semua,” tegas Muslim.
