PINUSI.COM, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi mengungkapkan bahwa negara perlu memperhatikan aspek prioritas dan urgensi untuk tiap kebutuhan lembaga negaranya, Kamis (05/01/2023).
"Konteks improvisasi terhadap program yang menjadi mitra Komisi V saya kira kurang maksimal, misalnya saja tentang Kementerian Desa, BMKG, Basarnas sekalipun, terutama terkait anggaran. Keberpihakan negara terhadap badan, dan kementerian, mohon maaf dengan segala hormat, hanya sebatas ceremonial," ungkap Mulyadi pada Rabu (04/01/2023).
Mulyadi memberikan contoh kasus dalam penanganan bencana gempa bumi di Cianjur lalu, dimana para petugas lapangan tidak dapat maksimal karena anggaran yang tidak cukup.
BACA LAINNYA : Lotte Alley Tempat Nongkrong Baru di Jakarta dengan Suasana Korea Selatan, Kpopers Wajib Dateng!
"Saya berkunjung ke posko Basarnas, ternyata apa yang terjadi, teman-teman di Basarnas pun mengeluh karena keterbatasan anggaran. Yang lebih memprihatinkan lagi data yang diperoleh Basarnas itu ternyata tidak valid. Akibatnya improvisasi untuk penanganan bencananya tidak maksimal," papar Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Sehingga, katanya dalam distribusi anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan juga berdasarkan atas nilai tambah terhadap kehidupan masyarakat namun tetap juga melibatkan stakeholder di daerah.
"Rekan-rekan kita yang menjadi mitra kerja di Komisi V tidak bisa maksimal melakukan tugas dan improvisasi tanggung jawab di lapangan," tutup Mulyadi
Editor : Cipto Aldi
