Isu impor beras jadi buah bibir. Mentan Syahrul pun buka suara, lalu menegaskan bahwa rencana itu hanya baru sebatas wacana.
PINUSI.COM – Isu impor beras sebanyak satu juta ton, sedang jadi perbincangan belakangan ini. Isu mencuat di saat beberapa wilayah di Indonesia sedang memasuki masa panen raya. Tentu, hal ini bisa merusak harga sekaligus menyayat hati para petani.
Kian panasnya isu ini pun akhirnya memancing Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo angkat suara. Dia pun memberikan penjelasan dan klarifikasi perihal isu yang sedang berkembang tersebut, hal itu dia sampaikan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis (18/3/2021).
Di hadapan para wakil rakyat Syahrul menegaskan rencana pemerintah soal impor beras 1 juta ton baru sebatas wacana. "Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," kata dia.
Namun pernyataan Syahrul langsung mendapat bantahan dari Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk impor beras. "Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah (negara eksportir)," sebutnya.
Menanggapi komentar Sudin, Mentan pun memberi pembelaan. Syahrul menegaskan bahwa posisi dia dan lembaga yang dia pimpin, Kementerian Pertanian (Kementan), tidak memiliki kedudukan hukum untuk menolak kebijakan impor beras.
Dia menduga langkah itu diambil pemerintah sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Meski demikian, dia berjanji akan memaksimalkan penyerapan gabah petani lokal. Hal ini akan dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo segera.
"Harus didahulukan penyerapan gabah yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu, barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," tambahnya.
Merebaknya isu ini, diawali dari penyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, di awal bulan Maret. Tepatnya saat rapat kerja Kementerian Perdagangan, Kamis 4 Maret 2021.
Kala itu, dalam paparannya, Airlangga menyampaikan demi menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1-1,5 juta ton, serta menimbang setelah adanya Bansos Beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi Covid-19, maka pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Kemudian, sambung Airlangga, penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500 ribu ton pada Juni sampai dengan September 2021. "Komoditas pangan jadi penting, penyediaan beras 1-1,5 ton," kata Airlangga, kala itu.
