Perjanjian dagang antara AS dengan Myanmar resmi ditangguhkan, merespons kekerasan militer pasca kudeta junta militer.
PINUSI.COM – Perjanjian dagang ditangguhkan seluruhnya, adalah kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Myanmar, merespon kekerasan kemanusian paling mematikan sejak kudeta junta militer, terjadi beberapa waktu lalu.
Lebih dari 100 warga sipil, termasuk anak-anak, tewas dalam demonstrasi yang memprotes kudeta militer di seluruh Myanmar pada Sabtu (27/3/2021). Kebrutalan ini kembali memicu kecaman internasional.
AS mengutuk kekerasan brutal pasukan keamanan terhadap warga sipil. Pembunuhan demonstrasi damai, pelajar, pekerja, pemimpin buruh, petugas medis, dan anak-anak disebut telah mengejutkan komunitas internasional. Presiden AS Joe Biden menyebut kekerasan itu mengerikan dan benar-benar keterlaluan.
"Berdasarkan laporan yang saya terima, banyak sekali orang yang terbunuh, sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kami sedang mengerjakannya (sanksi) sekarang," kata Biden kepada wartawan Minggu (28/3/2021) di Delaware saat baru kembali ke Washington.
Akhirnya keputusan penangguhan perdagangan diplomatik diumumkan Senin (29/3/2021) waktu setempat dan akan berlaku segera. Berdasarkan perjanjian itu, AS bekerja sama dengan Myanmar dalam perdagangan dan investasi untuk mendukung integrasi negara tersebut ke dalam ekonomi global.
Kantor Perwakilan Dagang AS dalam pernyataannya menyatakan AS mendukung rakyat Myanmar memperjuangkan pemerintahan yang demokratis. AS menilai, kekerasan militer ini adalah serangan langsung terhadap proses transisi Myanmar menuju negara demokrasi. Sekaligus juga, bukti kegigihan rakyat Myanmar dalam meraih masa depan lebih baik.
“Penangguhan perjanjian antara dua negara (G to G) di bawah Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) 2013 akan berlaku sampai kembalinya pemerintah yang dipilih secara demokratis," bunyi pernyataan kantor Perwakilan Dagang AS melansir CNN.
