PINUSI.COM, Jakarta - Pasca Junta militer Myanmar mengumumkan untuk mengeksekusi mati empat aktivis demokrasi, kritikan datang dari berbagai arah baik termasuk dari Indonesia. Salah satunya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon, Selasa (26/7/2022).
Fadli Zon mengkritik atas kebijakan hukuman tersebut, bahkan menurutnya junta harus memahami dan mengikuti Hak Asasi Manusia Internasional.
“Saya mengutuk keras dan sangat marah atas eksekusi tersebut. Semua komunitas global termasuk ASEAN harus mengutuk tindakan melanggar hukum tersebut. Harus segera ada tindakan untuk memaksa junta mematuhi hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan instrumen hukum internasional terkait,” tegas Fadli dalam rilis media yang diterima Parlementaria, Selasa (26/7/2022).
Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menekankan Myanmar saat ini situasinya memerlukan langkah global kolektif yang kuat guna pulihkan demokrasi di negara Myanmar.
“Sudah waktunya untuk bertindak sekarang mengakhiri tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi Junta. Ini momen tepat untuk menyerukan lagi restorasi demokrasi di Myanmar dan untuk melindungi hak asasi manusia orang-orang di sana,” ujarnya.
Fadli menegaskan rezim junta Myanmar harus segera bebaskan keempat aktivis yang dijatuhi hukuman mati karena dinilai tidak adil.
Selain itu, dia menambahkan Indonesia mengupayakan dukung stabilitas dan demokrasi di Myanmar, dimana DPR terus fokus terhadap isu Myanmar yang dijadikan salah satu isu prioritas dalam pembahasan ragam forum parlemen seperti di Inter-Parliamentary Union (IPU) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Tahun depan DPR RI akan memegang keketuaan forum parlemen ASEAN atau AIPA. Kami seperti sebelum-sebelumnya berkomitmen menjadikan pemulihan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar menjadi salah satu agenda prioritas pembahasan di AIPA,” ungkap Fadli.
