PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ASEAN lebih kompak, berani, dan gesit dalam menghadapi tantangan global saat ini.
Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka sidang pleno KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
"ASEAN juga butuh strategi taktis jangka panjang yang relevan dan sesuai dengan harapan rakyat," kata Jokowi.
BACA LAINNYA: Ini 5 Mobil Listrik yang Disiapkan untuk Delegasi KTT ASEAN 2023 di Jakarta
ASEAN sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik, lanjut Jokowi, konsisten bekerja keras melakukan pendekatan inklusif, untuk memajukan ekonomi dan pembangunan, sehingga ASEAN bisa berdampak kepada rakyat dan dunia.
Ia menegaskan, ASEAN sebagai 'kapal besar' memiliki tanggung jawab besar kepada ratusan juta jiwa rakyat di dalamnya.
Untuk itu, para pemimpin ASEAN harus memastikan kapal itu bisa terus melaju dan berlayar bersama ratusan juta jiwa rakyat di dalamnya.
BACA LAINNYA: Ini Titik Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Terkait KTT ASEAN 2023
Jokowi mengatakan, anggota ASEAN saat ini telah membahas penyusunan kesepakatan (concord) ASEAN ke-4, untuk merumuskan strategi organisasi itu dalam 20 tahun ke depan.
Sebanyak 22 negara tamu hadir di Jakarta untuk mengikuti KTT ke-43 ASEAN.
Selain ASEAN, pertemuan puncak para pemimpin kali ini juga dihadiri para negara mitra luar kawasan, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada.
Dari 22 negara tamu yang hadir, Thailand, Amerika Serikat, dan Rusia tidak diwakili kepala negara/kepala pemerintahan.
Thailand diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Thailand Sarun Charoensuwan. Delegasi AS akan dipimpin oleh Wakil Presiden Kamala Harris, sedangkan Rusia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Perdana Menteri Jepang, Cina, Australia, dan Kanada dipastikan hadir. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol juga akan mengikuti KTT tiga hari itu. Negara-negara ini adalah mitra-mitra ASEAN.
Beberapa organisasi internasional yang juga berpartisipasi dalam forum ini adalah Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Perserikatan Bangsa-bangsa. (*)
Editor: Yaspen Martinus
