PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, banyak anggaran pemerintah yang digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.
Hal itu ia ungkapkan dalam Rakornas Wasin di Kantor BPKP, Rabu (14/6/2023).
Presiden Jokowi memberikan contoh anggaran stunting di salah satu daerah.
BACA LAINNYA: Sri Mulyani Optimis Kementerian Keuangan Bisa Efisiensi Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun
Anggaran stunting yang telah ditetapkan sebesar Rp10 miliar, namun yang digunakan untuk memenuhi gizi anak-anak stunting tidak sampai Rp2 miliar.
Anggaran tersebut justru lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas sebesar Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, dan penguatan pengembangan lainnya Rp2 miliar.
Anggaran yang tidak optimal juga terjadi pada pengembangan UMKM di salah satu daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan UMKM sebesar Rp2,5 miliar.
Namun, anggaran tersebut malah lebih banyak digunakan untuk honor karyawan dan perjalanan dinas, yang jika ditotalkan mencapai Rp1,9 miliar.
Sedangkan anggaran yang tersisa senilai Rp600 juta, penggunaannya juga absurd dan tidak efektif.
BACA LAINNYA: DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian Keuangan Tahun Depan Rp48,35 Triliun
Jokowi juga mengungkapkan ada anggaran sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan untuk balai penyuluhan pertanian.
Namun, lagi-lagi anggaran itu sebagian besarnya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas, bahkan hingga 80%.
Maka dari itu, Jokowi meminta BPKP mengawasi hal-hal seperti itu, agar anggaran APBN dan APBD bisa dimanfaatkan dengan baik. Ia juga menegaskan pengawasan harus ada pada hasil, bukan prosedur. (*)
Editor: Yaspen Martinus
