PINUSI.COM - Usai namanya masuk bursa calon gubernur (cagub) di Pilkada Jakarta 2024, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok langsung menyemprot Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Heru Budi kena semprot Ahok soal kebijakannya menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menilai, kebijakan yang dibuat Heru Budi ini sangat menyusahkan masyarakat.

Apalagi, saat ini banyak warga Jakarta yang tinggal di daerah lain karena tuntutan pekerjaan.

“Misalnya Anda ditugaskan kerja di luar Jakarta sampai enam bulan atau setahun, masa Anda harus kehilangan KTP Anda di Jakarta?” Ucapnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Panggil Saya BTP), dikutip pada Minggu (5/5/2024).

“Betapa repotnya Anda mesti mengurus segala hal hanya gara-gara bekerja (di luar Jakarta,” sambungnya.

Politikus PDIP ini pun menyebut, kebijakan yang dibuat Heru Budi ini tak mencerminkan Jakarta sebagai kota metropolitan.

Sebagai kota besar, Ahok menilai, sudah sewajarnya banyak warga daerah yang tinggal di Jakarta.

Oleh karena itu, seharusnya Pemprov DKI Jakarta tak lagi mempermasalahkan status kependudukan seseorang.

Terlebih, pendataan warga juga sudah dilakukan secara nasional.

Bila ingin menata data kependudukan, Ahok menyebut, Pemprov DKI seharusnya menjadikan aset sebagai patokan utamanya.

“Misalnya saya sekarang tinggal di Kota Bekasi, kalau saya sudah tidak punya rumah di Jakarta, ya harus pindah (KTP) ke Bekasi,” ujarnya.

“Tapi kalau saya ada rumah dua (satunya di Jakarta), ya enggak bisa gitu dong (NIK dinonaktifkan),” tambahnya.

Ahok pun menyebut, kebijakan ini bakal menimbulkan masalah lain yang justru membuat susah warga Jakarta.

“Nanti sertifikat rumah di Jakarta atas nama siapa? Nanti jualnya bagaimana? Mobil yang saya beli bagaimana hanya gara-gara saya kerja di luar Jakarta,” tuturnya.

Atas dasar itu, Ahok minta supaya Heru Budi lebih fokus pada program-program yang bisa mengatasi berbagai masalah di Jakarta.

Bukan justru sibuk dengan kebijakan yang bersifat administratif seperti penonaktifkan NIK warga.

“Jangan merepotkan orang lah, kita fokus pada apa yang perut warga Jakarta kenyang, pikirannya tenang, sama dompetnya penuh. Itu saja yang kita fokus,” sarannya. (*)