PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan, menyanggah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaku telah berkomunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), mengenai adanya indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum menjelang kontestasi Pilpres 2024.

"Kalau saya tidak ada ya (komunikasi)," kata Anies kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023). 

Anies menegaskan, sekalipun pihaknya merasakan tekanan, hal tersebut tak sebanding dengan tekanan yang dialami oleh masyarakat, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan hingga keadaan ekonomi saat ini. 

"Tekanan yang kita alami, yang kita hadapi, belum apa-apa dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan oleh keluarga-keluarga."

"Belum apa-apa dibanding sulitnya anak muda mencari lapangan pekerjaan, dibanding petani cari pupuk, dibanding nelayan, dibanding peternak."

"Jadi seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat yang lebih besar, dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat."

"Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit, jadi terbebaskan," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku siap melawan tekanan tersebut pada Pilpres 2024. 

"Dan bila harus berjuang, harus mendapat tekanan, ya kita hadapi, karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat."

"Dan mengapa kita sekarang memilih gerakan perubahan? Karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan yang begitu besar selama ini, terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita memilih perubahan."

"Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan, hadapi saja, itu bagian dari perjuangan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut adanya indikasi tekanan yang diterima PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud.

Ia mengaku PDIP telah membangun komunikasi dengan pasangan Anies-Cak Imin terkait indikasi tersebut. 

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan."

"Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN, karena merasakan hal yang sama."

"Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan, supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elite, dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," papar Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023). (*)