PINUSI.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran yang diajukan untuk program makan bergizi gratis masih tergolong masuk akal.

Salah satu program andalan Prabowo-Gibran tersebut rencananya akan dialokasikan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Said menilai alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp500 triliun. Meski begitu, tambahan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis tersebut dinilai tidak akan mengganggu fiskal negara.

"Bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun, dan ini mencapai Rp570 triliun menurut saya masih make sense," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6).

Menurutnya alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut, juga menjadi harapan bagi para legislator di Banggar. Pasalnya, menurutnya isu yang berkembang soal angka anggaran untuk program tersebut sejauh ini cukup dahsyat.

"Seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," ucap dia.

Dia mengatakan dalam rapat DPR beberapa waktu lalu terkait rencana kerja pemerintah (RKP), ada keleluasaan bagi pemerintah untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan visi dan misi pemerintahan selanjutnya.

Sehingga dalam nota keuangan pengantar dari Presiden pada Sidang Tahunan DPR RI pada 16 Agustus mendatang, menurutnya angka Rp71 triliun itu sudah bisa masuk di dalam belanja pusat.

"Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, atau Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah," pungkasnya.