PENGAMAT POLITIK: UANG BANSOS JANGAN DISALAHGUNAKAN

Kepala daerah harus dapat memberikan citra yang baik bagi masyarakat

PINUSI.COM – Ujang Komaruddin, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia menyebutkan bahwa kepala daerah tidak boleh memakai program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pribadi khususnya berpolitik.

Kemudian Ujang juga berpendapat bahwa pemberian bansos harus diberikan berdasarkan pengurangan beban untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti orang-orang yang terdampak secara langsung dalam pandemi ini.

“Data bansos jangan dipolitisin, tapi mesti diperbaiki, tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” jelas Ujang.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa bansos tersebut harus dapat sesuai dengan syarat kebutuhan serta kegiatan wajib politik wilayah, bukan untuk melakukan kebutuhan politik yang terfokuskan kepada kepala daerah.

Seharusnya para pemangku kepentingan paham akan bansos ini, jangan sampai mereka berfikir semua dapat menjadi kebutuhan bagi keuntungan yang tidak melibatkan masyarakat luas. Menjadi kepala daerah yang sadar terhadap kebutuhan rakyat.

“Oleh karena itu, pala politisi yang menjadi kepala daerah mestinya sadar diri agar jangan berfikir untuk kepentingan politik semata,” kata Ujang.

Seharusnya, sebagai kepala daerah harus dapat memperjuangkan hak yang seharusnya sudah terpenuhi bagi rakyat miskin. Lewat bansos ini, mereka yang tidak mempunyai kebutuhan jangan melakukan tindakan ataupun memanipulasi data.

Selanjutnya menurut Zulfikar Arse Sadikin, Anggota Komisi II DPR menjelaskan bahwa memang benar kepala daerah harus dapat memberikan citra yang baik kepada seluruh masyarakat melalui kebijakan, program, tindakan dan perilaku.

Lebih lanjut, ia juga berpendapat bahwa seharusnya untuk masalah bansos ini perlu adanya instansi yang dapat berkontribusi sebagai penanggung jawab keseluruhan dalam pemberian serta penyegaran data kemskinan secara digital, terbuka juga real time.

“Dengan mendayagunakan inti pemerintahan terbawah secara partisipantoris, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date,” kata Zulfikar.

(boy)