Tujuh Arahan Jokowi kepada 193 Penjabat Kepala Daerah, dari Inflasi Hingga Netralitas ASN

PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh arahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Senin (30/10/2023). 

Dalam arahannya, Jokowi menyinggung soal inflasi, harga pangan, dan stabilitas daerah terkait isu politik. 

Arahan pertama, Presiden mendorong pemerintah daerah mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.

“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” perintah Jokowi.

Kedua, Kepala Negara mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem."

"Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya.

Ketiga, Presiden mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino.

“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya.

Keempat, dalam hal reformasi birokrasi, Kepala Negara menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola, khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. 

Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini?"

"Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan, karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan.”

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” paparnya. 

Keenam, apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketujuh, Presiden mendorong daerah terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri

“Berikan dukungan penuh pada program-program ini,” tegasnya.

Pengarahan pada Senin siang itu diikuti oleh 193 pj kepala daerah yang terdiri dari 133 pj bupati, 37 pj wali kota, dan 23 pj gubernur. (*)