PPP Berpotensi Tarik Diri dari Usulan Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 karena Diduga Disandera Jokowi

PINUSI.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyoroti partisipasi pasif Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Partai Kakbah itu ogah mengikuti  langkah rekan sekoalisinya, PDIP, yang selama ini aktif mendorong hak angket. 

Dedi menilai sikap PPP yang demikian tak terlepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo.

Kepala negara dinilai sedang menyandera PPP untuk mengurangi goncangan hak angket di DPR.

Bahkan, Jokowi, kata Dedi, bisa saja menggunakan instrumen hukum untuk membuat PPP tak berkutik. 

"Kekhawatiran itu membuat presiden akan lakukan banyak hal untuk menghalau hak angket,” kata Dedi ketika dikonfirmasi, Jumat (15/3/2024).

Selain tersandera, PPP, lanjut Dedi, dikenal sebagai partai yang loyal terhadap Jokowi.

Hal ini membuat PPP bisa menarik diri dari pengajuan hak angket.

Mereka buang badan lalu bergabung dengan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang didukung Jokowi. 

"Terlebih Mardiono (Plt Ketum PPP) dan Sandiaga Uno (Bapilu PPP) adalah loyalis presiden, ini sudah cukup kuat dugaan PPP tidak akan berani menolak permintaan Jokowi," ungkap Dedi.

Diberitakan sebelumnya, PPP tak antusias mendorong usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. 

Ketua DPP PPP yang juga anggota Komisi III DPR Ahmad Baidowi mengaku sampai sekarang pihaknya belum mengambil sikap politik terkait  usulan hak angket itu.

PPP, kata dia, tak mau ikut-ikutan PDIP yang sejak awal koar-koar terkait agenda ini. 

PPP, lanjut Awiek, sapaan Ahmad Baidowi, bahkan berpeluang menarik diri dan tak mau ikut-ikutan mengusulkan hak angket. 

“Belum tentu (ikuti PDIP), karena PPP memiliki sikap sendiri, dan belum tentu juga menolak."

"Dan belum tentu juga setuju kan,” cetus Awiek.

Awiek menegaskan, PPP independen dan tidak bisa ditekan pihak lain terkait sikap politik soal hak angket ini.

Dia juga memastikan pihaknya bukan partai politik yang suka ikut ramai.

Soal hak angket, PPP tidak bisa dipengaruhi partai lain termasuk PDIP. 

“Itu kan masih belum bersikap."

"Jadi PPP tidak tergantung oleh fraksi yang lain. Itu garis bawahi itu,” tegasnya. (*)