Pemerintah Longgarkan PPKM Luar Jawa - Bali Hingga 22 November 2021

Peregangan PPKMl luar Jawa - Bali diberikan pemerintah, kapasitas WFO hingga 75%

Pinusi.com – Pemerintah melakukan peregangan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) levelling untuk daerah luar Jawa – Bali. Hal ini berlaku mulai 9 November hingga 22 November 2021 mendatang.

Peregangan yang diberikan salah satunya terjadi di sektor pelaksanaan kegiatan perkantoran baik kantor pemerintah, lembaga, kementerian, pemerintah daerah, perkantoran BUMN dan BUMD dan perkantoran swasta yang berada di daerah level 1 dan 2 dengan memperbolehkan kapasitas pekerja untuk work from office (WFO) ditambahkan.

Ketentuan baru tersebut tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 58 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Mendagri M Tito Karnavian (08/11/2021).

Di dalam instruksi tersebut tertulis bahwa wilayah yang berada di dalam zona hijau maka dapat melakukan WFO sebesar 75 persen.

“Untuk wilayah yang berada dalam zona hijau, pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 25 persen dan WFO sebesar 75 persen”, tulis Inmendagri pada Selasa (09/11/2021) mengutip CNNIndonesia.com.

Baca juga : KOMISI IX PERTIMBANGKAN OMNIBUS LAW SEKTOR KESEHATAN

Peraturan tersebut berbeda dari PPKM luar Jawa – Bali sebelumnya yang menerapkan kapasitas perkantoran WFH 50 persen dan WFO 50 persen untuk yang berada di wilayah zona hijau. Adapaun ketentuan yang lain tidak berubah.

Kemudian, bagi wilayah dalam zona kuning dan zona oranye maka penerapan pembatasan dilakukan dengan WFH 50 persen dan WFO 50 persen. Sedangkan bagi wilayah yang berada di zona merah maka pembelakuan pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH 75 persen dan WFO 25 persen.

Walau memberikan peregangan pada sektor perkantoran, namun pemerintah tetap menghimbau kepada pelaksana WFO untuk disiplin protokol kesehatan. Pemerintah juga meminta manajemen kantor untuk mengatur waktu secar bergantian.

“Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, dan pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari kementerian atau lembaga atau masing – masing dan pemerintah daerah”, tulis aturan Imendagri. (ndz)