Optimis Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Mulus di DPR, PKB: Beberapa Fraksi Sudah Sepakat

PINUSI.COM - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR optimistis hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal bergulir mulus di DPR, kendati usulan interpelasi itu terkesan masih jalan di tempat. 

Politisi PKB sekaligus anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan, pihaknya optimis hak angket itu mulus, lantaran saat ini sejumlah fraksi di Parlemen Senayan sudah menyatakan sepakat atas usulan tersebut. 

“Ada beberapa anggota yang mewakili beberapa fraksi berbeda sudah menyatakan kesepakatannya,” kata Luluk ketika dikonfirmasi, Jumat (15/3/2024). 

Luluk tak merinci fraksi-fraksi yang telah menyatakan dukungan pengajuan hak angket.

Namun, yang jelas, fraksi-fraksi yang sepakat, kata Luluk, saat ini tengah menyusun naskah akademik untuk selanjutnya diajukan ke pimpinan DPR. 

Luluk menjelaskan, sejumlah fraksi sudah menyiapkan dokumen untuk mengajukan hak angket, yakni naskah akademik untuk diajukan kepada pimpinan DPR sebagai salah satu syarat mendorong hak angket. 

"Yang sudah berjalan sekarang ini, beberapa fraksi telah menyiapkan dokumen pengajuan hak angket. Atau ada istilah lain naskah akademik,” bebernya. 

Luluk mengatakan, untuk naskah akademik Fraksi PKB, pihaknya mengundang sejumlah pakar untuk memberikan masukan.

Naskah akademik PKB, kata dia, masih dikebut dan ditarget bakal tuntas dalam satu dua hari ke depan. 

Menurutnya, dalam menyusun naskah akademik tersebut, Fraksi PKB mengundang sejumlah pakar untuk membantu dan mendengarkan aspirasi mereka.

"PKB mengundang beberapa pakar dan lintas, baik ahli hukum atau kampus, atau mewakili tokoh masyarakat."

"Semua kita dengarkan, kita himpun, kita dengarkan aspirasinya," tutur Luluk.

Sekadar info, hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 diusul dua kubu, yakni kubu pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin iskandar yang diwakili Fraksi NasDem, PKB, dan PKS, serta kubu pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang terdiri dari Fraksi PDIP dan PPP. 

Sejauh ini, naskah akademik dari PDIP telah dinyatakan tuntas.

Dalam naskah setebal 101 halaman itu, cawapres Mahfud MD ikut memberikan pandangannya.

Salah satu masalah yang disorot adalah dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo.

Pembagian bansos yang dilakukan jelang hari pencoblosan pemilu, disinyalir sebagai sebuah upaya menarik dukungan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.

Hal itu dikategorikan ke dalam sebuah dugaan kecurangan Pemilu 2024. (*)