Gelar Mimbar Demokrasi, Mahasiswa dan Masyarakat Jogja Tolak Politik Dinasti

PINUSI.COM - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi, menggelar mimbar demokrasi di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja, Bantul, Kamis (23/11/2023). 

Pada mimbar demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM' itu, mereka melakukan aksi menutup muka dengan gambar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disilang merah.

Ada juga aksi teatrikal yang mempertontonkan politik dinasti hingga politik uang masih terjadi di Indonesia.

Menurut Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi Muhammad Suhud, mimbar demokrasi ini merupakan bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Jogja, atas isu-isu publik, salah satunya putusan MK soal batas umur capres-cawapres.

"Kemudian, putusan MK menunjukkan di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," katanya lewat keterangan tertulis.

Mimbar demokrasi ini diikuti oleh 35 kampus di Jogja dan masyarakat umum.

Sejumlah kegiatan dilakukan dalam acara ini, mulai dari teaterikal mahasiswa ISI Jogja dan orasi dari masyarakat dan mahasiswa, lalu ditutup hiburan pentas musik. Hal itu sebagai simbol demokrasi yang mulai dikebiri.

Tokoh Masyarakat DIY yang juga Pemerhati Budaya Yogyakarta Widihasto mengatakan,  aksi akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat, jika demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran jelang Pemilu 2024.

“Kekuatan rakyat adalah yang utama. Kenapa kita mengkritik negeri ini? Karena kita cinta negeri ini."

"Kita tidak rela mereka yang sudah menjahit merah putih, yang sudah menciptakan Indonesia, yang sudah merangkai UUD 45, hari ini menangis bahwa Indonesia sudah terperosok kembali ke dalam sikap politik yang mencederai demokrasi,” paparnya. 

Dia juga menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan undang-undang.  

“Kapan kita akan menjadi negara maju kalau praktik politik elite adalah Machivelian yang menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaannya? Di situlah mahasiswa hadir,” tegas Widihasto. 

Sementara, Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menambahkan, mimbar demokrasi ini tidak hanya menyoroti soal putusan MK yang mengebiri keadilan hingga hukum di Indonesia, namun juga  soal kebebasan berekspresi, hingga aktivis-aktivis yang dikriminalisasi.

"Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun janji Jokowi hingga hari ini tidak tercapai."

"Apalagi, hari ini etika para elite yang luar biasa bejat moralnya, tidak memikirkan soal legalitas hukum tetapi etika moral diabaikan," bebernya. (*)