APEKSI Rapat Di Bogor, Beri Rekomendasi Ini Ke Jokowi

APEKSI minta pemerintah pusat beri perhatian pada persoalan dana desa, bansos dan Pilkada serentak.

PINUSI.COM – APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia, baru menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor, Jawa Barat. Rapat yang dihadiri 13 Walikota—2 di antaranya daring—selaku Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, membahas beragam isu .

Rapat ini merupakan rapat pertama kepengurusan APEKSI periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (6/3/2021) menyampaikan beberapa rekomendasi yang dia anggap punya urgensi untuk segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang pertama, tutur Walikota Bogor itu, salah satu rekomendasi yang ditekankan adalah terkait dana kelurahan atau dana desa. Hal ini, dia pandang sangat penting bagi percepatan pemulihan perekonomian warga yang terdampak Covid-19.

Dia menuturkan, program dana kelurahan atau desa itu sejatinya baik. Namun baru dirasakan singkat. APEKSI pun meminta agar pemerintah pusat mau untuk kembali mengalokasikan dana tersebut. “Kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini diperlukan untuk berjuang atasi pandemi," ungkapnya.

BACA JUGA:
SUKSESI KEPEMIMPINAN PD, AHY MERENGEK KE PEMERINTAH

Yang kedua, sambung dia, terkait dengan Pilkada serentak. Berkenaan ini, APEKSI minta pemerintah pusat harus memiliki solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana Pilkada serentak. Dia khawatir akan potensi korban berjatuhan saat penyelenggaraan Pilkada.

Kemudian, kata Bima, harus juga didukung sistem teknologi IT yang canggih sehingga tidak ada pemborosan. "Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak,” pinta dia.

Lalu rekomendasi selanjutnya, soal bantuan sosial. APEKSI ingin hal ini dapat perhatian khusus, utamanya memfokuskan aspek pendataan penerima bantuan sosial. Dia menegaskan data penerima harus transparan juga update. Sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid atau tidak akurat.

"Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota di seluruh Indonesia," tandasnya.