Anggota Komisi VI DPR RI Kritik Kegiatan "Citayem Fashion Week"

PINUSI.COM, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rudi Hartono kritik kegiatan "Citayem Fashion Week" Di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, karena dinilai melanggar aturan, Kamis (28/7/2022).

Menurut Rudi, kegiatan yang dibangun oleh sekelompok remaja yang meramaikan "Citayem Fashion Week" mengganggu bahkan membahayakan orang lain. Ia meminta kepada Pemprov DKI Jakarta guna sediakan sarana untuk remaja tersebut untuk menyalurkan kreatifitasnya.

“Ini buat kegiatan di trotoar dan zebra cross, apa mereka tidak mikir bahaya ditabrak kendaraan yang lewat. Lalu kelompok masyarakat seperti artis, pejabat yang pendidikannya tinggi, yang tahu aturan, malah ikut-ikutan,” ujar Rudi dalam keterangannya, Rabu (27/7/2022).

Rudi mengatakan kegiatan fashion show di trotoar ataupun di penyeberangan jalan melanggar aturan yang termaktub dalam UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sehingga dinilai berbahaya.

“UU Lalu Lintas dan Jalan juga di dalamnya melarang jalan/tempat penyeberangan umum dijadikan kegiatan, apalagi fashion show. Jelas-jelas melanggar,” tegasnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem ini juga uga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, kegiatan tersebut seolah olah dibiarkan padahal itu jelas pelanggaran.

Menurutnya seharusnya Pemprov DKI berikan sarana dan prasaran kepada pemuda agar tidak melanggar aturan yang tertera.

“Saya mengingatkan, Pemda DKI dan pejabat terkait, kreativitas anak-anak itu harus diberikan tempat dan sarana yang pas. Apakah di gedung kesenian, di gedung olahraga, atau lapangan bola. Sesuai amanat UU Pemuda No 40 Tahun 2009, pemda wajib memberikan sarana prasarana untuk menunjang kreativitas pemuda,” katanya.

Rudi khawatir atas dibiarkannya kegiatan ini akan dicontoh oleh pemuda daerah lain, sehingga akan dilakukan kegiatan serupa pada tiap daerah yang jelas jelas melanggar.

“Pemerintah harus tegas soal Citayam Fashion Week. Kalau dibiarkan maka semua marka penyeberangan di daerah-daerah akan dijadikan ajang kegiatan fashion. Saya pastikan itu melanggar UU dan peraturan daerah,” tutupnya.