PBB Mesti Berhati-hati Dalam Merespons Permintaan Parlemen Myanmar

PBB dapat desakan dari 300 anggota Parlemen, untuk ikut campur dalam persoalan politik di Myanmar

PINUSI.COM – PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) dapat desakan untuk turun tangan dan segera menyelidiki segala hal terkait peristiwa kudeta militer di Myanmar. Tindakan penangkapan para pemimpin sipil dan penembakan pengunjuk rasa, adalah hal-hal yang memiliki urgensi untuk segera terungkap fakta sesungguhnya.

Hal tersebut merupakan permintaan dari 300 anggota parlemen terpilih di Myanmar. Melalui sepucuk surat yang Duta Besar Inggris Julian Braithwaite bacakan, menyuarakan harapan para ratusan legislator di Myanmar. Turut juga menyampaikan adanya rencana pihak junta militer Myanmar untuk menerbitkan Undang-undang telekomunikasi.

Para legislator menengarai ada upaya pihak junta militer yang ingin memegang kendali atas akses internet dan layanan seluler. Hal ini mereka sebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara bagi seluruh warga Myanmar. "Kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendukung upaya kami," demikian pernyataan para legislator, sebagaimana melansir Reuters pada Jumat (12/2/2021)

BACA JUGA:
SOAL KUDETA MYANMAR, INDONESIA-MALAYSIA GAGAS PERTEMUAN REGIONAL

Pihak PBB memandang perlu menjatuhkan sanksi atas kudeta di Myanmar, namun dalam memutuskan apa sanksinya dan bagaimana eksekusinya, perlu persiapana yang matang, serta penuh kehati-hatian. Agar tidak memberikan dampak merugikan bagi pihak-pihak yang rentan risiko.

Di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Wakil Kepala Hak Asasi PBB Nada al-Nashif mengomentari pengumuman pemerintah Amerika Serikat yang memutuskan untuk memberi sanksi kepada para Jenderal militer di Myanmar. Menurut dia, negara-negara lain pun sedang mempertimbangkan langkah serupa.

"Sanksi apa pun yang sedang dipertimbangkan harus dengan hati-hati ditujukan terhadap individu tertentu yang secara kredibel diduga telah melanggar hak-hak rakyat," ujar al-Nashif bersemangat.